Tewasnya 6 Laskar FPI, Hasil Penyelidikan Komnas HAM Diserahkan ke Presiden dan Kapolri

  


Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berjanji akan bekerja secara terbuka dan transparan dalam melakukan penyelidikan kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam(FPI). Nantinya, hasil penyelidikan tersebut akan dibuat rekomendasi dan disampaikan langsung kepada Presiden dan Kapolri.

"Rekomendasi itu nantinya diserahkan kepada Presiden juga kepada Kapolri," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, di Jakarta, Senin (28/12/2020).

Ketika ditanya terkait apakah hasil penyelidikan dan temuan-temuan Komnas HAM dalam sebuah kasus akan menjadi bukti penyidikan formal kepolisian, Beka menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolri.

Terkait penyidikan formal Kepolisian itu nanti terserah Kapolri, apakah untuk menindaklanjuti atau tidak rekomendasi Komnas HAM," ungkapnya.

Terkait usulan-usulan dibentuknya tim gabungan pencari fakta, Komnas juga menyerahkan sepenuhnya usulan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jika jadi terbentuk, Komnas hanya akan menjadi bagian dari tim tersebut.

Sebagaimana diketahui, Komnas HAM tengah menyelidiki kasus tewasnya enam laskar FPI. Mereka tewas setelah terlibat bentrokan dengan Polisi, saat mengawal pimpinan FPI Rizieq Syihab, pada Senin (7/12/2020) dini hari.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hingga Akhir Agustus, Anies Targetkan Vaksin Capai 7,5 Juta Warga Jakarta

Gambar
   Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan menargetkan  vaksinasi Covid-19  di Jakarta sebanyak 7,5 juta orang di akhir bulan Agustus 2021. Ini artinya vaksinasi harian di Ibu Kota harus di atas 100 ribu per hari. “Vaksinasi harian kita harus di atas 100 ribu/hari, dan Alhamdulillah Jakarta hari ini sudah dapat memvaksinasi di atas 120 ribu orang/hari,” ucap Anies dalam keterangan tertulisnya, Selasa 29 Juni 2021. Anies mengatakan, untuk mewujudkan vaksinasi massal ini dibutuhkan kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai pihak, yakni Pemerintah Pusat, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan berbagai lembaga kemasyarakatan. “Dari sisi supply ada pemerintah yang menyediakan vaksin dan infrastruktur pendukungnya, dari sisi demand harus ada masyarakat yang mau datang untuk divaksin. Di sinilah kemitraan menjadi kuncinya,” kata Anies. Anies mengatakan, pihaknya kemarin melalukan peninjauan ke beberapa sentra vaksinasi yang diadakan oleh berbagai mitra. Di antaranya ...
Baca selengkapnya

Mardani Bandingkan Vonis Habib Rizieq dengan Jaksa Pinangki, Netizen: Untuk 2024

Gambar
   Vonis empat tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Habib Rizieq Shihab menimbulkan dianggap tidak adil. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera membandingkan vonis tersebut dengan vonis yang diterima Pinangki Sirna Malasari, jaksa yang terjerat dalam kasus korupsi. "Luar biasa, sama dengan vonis jaksa Pinangki. Terlihat aneh dan beda perlakuan, padahal UU Karantina Kesehatan tujuannya untuk menekan laju pandemi. Semoga Habib Rizieq selalu diberi kekuatan dan keadilan, Amiin ," katanya dalamn cuitanya melalui akun twitternya, @MardaniAliSera, Kamis (24/6/2021). Cuitan Mardani langsung menjadi yang populer seiring nama Habib Rizieq yang trending di twitter setelah 9,9 ribu pengguna twitter mencuit. Sejumlah warganet kemudian bereaksi memenuhi laman komentar cuitan Mardani. Kebanyakan mereka sependapat dengan komentar Mardani yang menilai tidak adil vonis itu diberikan kepada Rizieq. "Jangan berharap penanggulangan Covid-19 m...
Baca selengkapnya

PKS Dukung Pemprov DKI Lakukan Penindakan dan Penertiban Budaya Menyimpang

Gambar
   Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mendukung Pemprov DKI melalui Dinas Sosial, Satpol PP dan SKPD lainnya dalam menindak dan menertibkan budaya menyimpang di kegiatan Citayam Fashion Week (CFW) di kawasan Dukuh Atas atau Sudirman Citayam Bojonggede Depok (SCBD), Jakarta Pusat. Hal ini disampaikan Ketua FPKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani yang menyoroti keramaian yang saat ini sedang viral di masyarakat. “Wilayah tersebut dekat sekali dengan pemukiman penduduk, sudah seharusnya budaya yang ditampilkan bukan budaya yang bertentangan dengan norma umum dan agama,” tegasnya, Rabu (27/7/2022). Yani melanjutkan, kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi gesekan di masyarakat, karena beberapa kelompok masyarakat sudah sangat resah. “Untuk itu, saya sangat setuju dan mendukung penindakan dan penertiban tersebut,” sambungnya. Yani juga menambahkan, jangan sampai para kelompok yang melakukan penyimpangan ini merusak wisata yang positif diruang ...
Baca selengkapnya