Suara Parlemen

   Jajaran direksi PT Jakarta Propertindo atau Jakpro mengikuti rapat kerja yang diselenggarakan oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta. Rapat ini digelar pada Selasa, 31/01 di Gedung DPRD DKI Jakarta. Dalam rapat itu, hadir juga M Taufik Zoelkifli, Anggota Komisi B dari Fraksi PKS. Politisi Jakarta yang akrab disapa MTZ itu mendorong tiga hal untuk dilakukan jajaran direksi Jakpro. “Pertama, saya berharap aset-aset Jakpro maupun anak perusahaannya dapat digunakan secara maksimal, bukan hanya mencari keuntungan melalui dividen akan tetap kebermanfaatan juga untuk masyarakat,” katanya. Kedua, “saya juga mendorong agar kasus-kasus hukum yang diterima, maupun yang hanya menyangkut baik pengurus maupun aset Jakpro dipercepat penanganannya. Sebab, hal ini dapat mempengaruhi kinerja bisnis Jakpro sebagai sebuah entitas bisnis.” “Ketiga,” kata MTZ lagi, “saya juga menyarankan agar jajaran direksi lebih aktif lagi menyosialisasikan program-program maupun aset yang jadi simbol DKI, sepertu For...

   Jakarta  -  Lalu lintas kendaraan di Jakarta mulai  macet  parah, bahkan disebut hampir sama seperti pada saat sebelum pandemi COVID-19. Kemacetan tampak terjadi di sejumlah titik pagi tadi. Berdasarkan data dari situs TomTom Traffic Index, kemacetan Jakarta pagi tadi sama persis dengan kemacetan sebelum pandemi Corona (COVID-19) tahun 2019. Dilihat  detikcom , Senin (30/1/2023), tingkat kemacetan Jakarta hari pagi tadi meningkat jika dibanding pada hari yang sama pada 2021. Kemacetannya juga sama persis dengan pada 2019. Situs TomTom Traffic Index rutin membuat daftar kota termacet di dunia tiap tahunnya. Situs tersebut juga menyajikan data kemacetan secara harian. TomTom menyatakan data kemacetan itu dihitung berdasarkan garis dasar per kota dengan menganalisis waktu tempuh aliran bebas semua kendaraan pada seluruh jaringan jalan selama 24 jam setiap harinya. Informasi tersebut diklaim memungkinkan TomTom untuk menghitung, misalnya, berapa banyak ...

   WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah untuk menambah upah penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang bertugas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) sebesar Rp 1 juta. Hal ini berkaca pada tingkat risiko pekerjaan yang lebih tinggi dibanding PJLP lainnya. “Kami sering sampaikan masukan dalam rapat kerja bersama Dinas Gulkarmat terkait hal ini, agar tenaga yang terdepan dan berisiko berat dalam melakukan penyelamatan diberikan upah yang memadai,” kata anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PKS Israyani, pada Selasa (31/1/2023). Kata dia, beratnya risiko pekerjaan yang diemban para petugas Gulkarmat terlebih pada personil PJLP, harus mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI Jakarta yaitu peningkatan upah yang diterima. Pj Gubernur dinilai harus menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) dengan menerapkan koefisien seluruh PJLP khususnya pemadam kebakaran, den...

   Jakarta: Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA)  Jakarta  Pusat (Jakpus) membangun empat  embung  di wilayah Kecamatan Cempaka Putih. Langkah itu dilakukan agar bisa menampung ratusan meter kubik air untuk mencegah  banjir  di Cempaka Putih. "Tahun ini kita bangun empat embung, seperti di wilayah con ada satu embung, Holland Village satu embung, halaman laboratorium Balai Tekstil ada dua embung," ucap Kepala Suku Dinas (Kasudin) SDA Jakarta Pusat, Mustajab, Senin, 30 Januari 2023. Mustajab mengatakan embung di wilayah laboratorium Balai Tekstil memiliki jumlah volume 300 meter kubik dengan luas 24 meter dan kedalaman 2 meter. Sedangkan di Con dan Holland Village dengan total volume 800 meter kubik, luas 400 meter persegi dan kedalaman 1,5 meter. "Empat embung tersebut masih terus dalam pembangunan oleh petugas kami di lapangan," ungkap dia.  Pengerjaan melibatkan sekitar 30 orang dengan satu unit ekskavator dari Sudin SDA Jakarta Pusat. Pr...

   Jakarta  -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan anggaran untuk  pengentasan kemiskinan  di kementerian dan lembaga hampir Rp 500 triliun tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali menilai hal itu sebagai sebuah bencana. "Ini bencana. Mesti ada  political will  yang jelas,"kata Mardani saat dihubungi, Sabtu (28/1/2023). Mardani mengatakan pihaknya akan mendalami hal tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP). Dia menyebut Abdullah Azwar bisa mengusulkan pola dan mekanismenya. MenPAN-RB bisa usulkan pola dan mekanismenya. Sayang uang rakyat tidak efektif. Kami akan dalami saat RDP di Komisi II," ujarnya. Lebih lanjut Mardani meminta Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) bertindak. Sebab, menurutnya, anggaran ratusan triliun itu seharusnya bisa bermanfaat untuk masyarakat. "Pak Presiden mesti ambil tindakan. Bedah dan bereskan aga...

    JAKARTA, KOMPAS.com  - Skywalk Kebayoran Lama telah dibuka untuk umum setelah diresmikan pada Jumat (27/1/2023) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Secara fisik, Skywalk Kebayoran Lama memiliki panjang 450 meter dan dikabarkan menjadi jembatan layang terpanjang di Jakarta. Dilansir dari Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta, Skywalk Kebayoran Lama menghubungkan Stasiun Commuterline Kebayoran dengan Halte Transjakarta Velbak Koridor 13 dan Halte Pasar Kebayoran Lama Koridor 8. Pembangunan Skywalk Kebayoran Lama dimulai pada 23 Maret 2022 dan dinyatakan rampung pada 30 November 2022. Untuk menjamin keamanan pengguna, Skywalk Kebayoran Lama dilengkapi dengan 13 CCTV atau kamera pengawas. Selain itu, Skywalk Kebayoran Lama juga dihiasi oleh lampu RGB pada malam hari, dilengkapi tiga unit lift dan dua unit eskalator. Fasilitas ini juga sudah sempat diuji coba oleh masyarakat pada tanggal 21-23 Januari 2023 kemarin. Pada 21 Januari ...

    JawaPos.com   – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Dedi Supriadi membenarkan bahwa proyek Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) sudah dilanjutkan sejak tahun 2021 di era kepemimpinan Anies Baswedan. Ia mengatakan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tinggal melanjutkannya. “Alhamdulillah, proses berjalan lancar dan Pak Heru tinggal melanjutkan apa yang sudah dibuka simpulnya di pemerintahan Gubernur Anies tahu 2017-2022,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (27/1). Menurut Dedi, kemungkinan Presiden Joko Widodo mendapatkan informasi berbeda hingga akhirnya menyimpulkan bahwa proyek untuk mengatasi banjir itu mangkrak selama enam tahun. Padahal, mulanya menurut Dedi masalah mangkraknya proyek itu lantaran tahun 2015 di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama penggusuran terhadap warga Bidara Cina menimbulkan gugatan ke PTUN yang ternyata dimenangkan. Tak terima, Ahok kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di tahun 2016. Di w...

   VIVA Politik   - Kemerdekaan   Palestina masih jadi perhatian Fraksi   PKS   dalam forum Uni Parlemen Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam (PUIC). PKS menyuarakan secara lantang karena Palestina jadi satu-satunya bangsa yang hidupnya masih dijajah. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyampaikan intervensi pandangannya terkait nasib Palestina. Ia menegaskan sikap negara Indonesia tetap lurus mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia mendukung 1000 persen, bukan hanya 100 persen, perjuangan kemerdekaan Palestina yang turut disuarakan Parlemen OKI," kata Jazuli, dalam keterangannya, Jumat, 27 Januari 2023.  Dia mengatakan mendukung Palestina merdeka adalah amanat konstitusi. Pun, menurutnya hal itu sebagai hutang sejarah dan tanggung jawab kemanusiaan.  "Palestina satu-satunya bangsa di era modern yang masih hidup dalam  penjajahan . Sungguh menyedihkan," jelas Jazuli. Kemudian, dia berharap negara-negara peserta forum bisa mengambil ...

   Dinas Bina Marga   DKI Jakarta mengakui Jembatan Penyeberangan Orang atau   JPO Kebayoran   di Jakarta Selatan desainnya elastis dan dipastikan memiliki konstruksi aman, menyusul adanya goyangan ketika dibuka perdana, Jumat ini (27/1/2023). Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho mengatakan goyangan pada  Skywalk Kebayoran  sepanjang 450 meter itu disebabkan oleh banyaknya orang yang mengikuti peresmian. "Jembatan tersebut memang didesain tidak kaku dan harus elastis. Secara keamanan, jembatan tersebut sangat aman," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Adapun JPO itu diresmikan oleh Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan, awak media hingga sejumlah tamu undangan lainnya. "Ke depannya, kami akan melakukan penambahan perkuatan untuk menambah kenyamanan dan mengurangi goyangan tersebut," ucap Hari. Skywalk Kebayoran dibangun sebagai sarana integra...

   Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Karyatin Subiantoro menyampaikan keluhan masyarakat terkait non-aktifnya layanan Jak Wifi di Jakarta. Hal ini disampaikan Karyatin saat rapat kerja Komisi A bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023) di Komplek Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat. “Banyak masyarakat yang mengeluhkan non-aktifnya Jak Wifi, sementara masih banyak warga yang membutuhkan,” tegas Karyatin. Ditempat yang sama, menanggapi hal tersebut Plt Kepala Diskominfotik Yudhistira Nugraha berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Saat ini Senin (24/1/2023), Karyatin mengatakan, dirinya mendapatkan laporan, dari ribuan titik yang sempat tidak aktif, kini berangsur pulih. “Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan Diskominfotik, semangat berikan layanan yang terbaik untuk warga DKI,” pungkasnya.

   Jakarta  -  Pembahasan regulasi pengendalian lalu lintas  jalan berbayar atau  electronic road pricing  (ERP)  di 25 ruas jalan di DKI Jakarta, masih bergulir. Wacana ini menuai polemik, salah satunya terkait rencana pemotor yang disebut tidak kebal dengan regulasi ini. Pantauan  detikcom  di TL Simpang Tomang, Jakarta Barat, Kamis (26/1/2023), pukul 10.00 WIB, terlihat tumpukan pemotor menunggu gilirannya untuk melintas. Sementara itu, tampak juga puluhan mobil berbaris memanjang ke belakang. Salah satu pengguna jalan, Yudi (24), mengatakan telah mengetahui wacana ERP ini. Dia mengaku tak setuju dengan rencana tersebut karena dinilainya membuat semua pihak kesusahan. " Udah gitu  sistemnya apakah yakin bakalan  bener ? Kalau ada eror atau salah  track  dan malah rugi, malah bikin warga makin  ribet ," kata Yudi kepada  detikcom  di lokasi. Yudi mengaku heran dengan tujuan sistem ERP ini. Menurutnya,...

  Merdeka.com -  Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tegas menolak wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di beberapa ruas jalan Ibu Kota. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Ismail saat menemui massa unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Rabu (25/1) sore kemarin. "Sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP). Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar Fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," ujar Ismail. Mulanya, kehadiran Ismail di tengah-tengah massa adalah untuk menyatakan sikap dari Komisi B. Ia hadir bersama Sekretaris Komisi B Wa Ode Herlina dari Fraksi PDIP. Untuk diketahui, Ismail juga merupakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta. "Sebagaimana kita rasakan saat ini, sejak bergulirnya isu tentang ERP atau jalan berbayar ini, sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Komisi B DPRD DKI Jakart...

    Jakarta – Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Ditlantas Polda Metro Jaya. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta ini membahas tentang alokasi dana hibah untuk Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Tahap III. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ismail mengungkapkan, pengendalian lalu lintas melalui ETLE sebagai upaya penegakkan hukum atau  law enforcement  berbasis IT. Maka dari itu, sistem ini perlu didukung mengingat dampaknya yang baik bagi kemajuan Kota Jakarta. “Tinggal sekarang bagaimana dievaluasi secara berkala, sehingga nanti kita bisa menyempurnakannya. Bukan hanya secara kuantitas dan jumlah titik, kita juga melihat baik ke depannya,” katanya, Selasa (24/1). Hal senada diutarakan Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani. Ia menilai, sistem ini harus dibuat sesuai kebutuhan. Pihaknya tidak pernah menghambat segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dan...

   WE NewsWorthy, Jakarta -   Terselip kejadian unik pada saat Penjabat (Pj)   Gubernur DKI Jakarta , Heru Budi Hartono melakukan blusukan ke daerah perkampungan nelayan di Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Warga DKI Jakarta yang merupakan warga setempat pun terus memperhatikan Heru Budi yang didampingi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta Afan Ardiansyah; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI, Suharini Eliawati; petugas Dinas Sumber Daya Air (SDA), serta jajarannya yang lain. Warga melihat  Heru Budi  sambil mengikuti Heru yang berjalan di sepanjang tanggul. Mereka pun terlihat cukup heboh berada di dekat Heru serta jajarannya. Karena hal itu, petugas pengamanan bahkan sampai harus memberikan jarak antara warga dengan Heru yang sedang berbincang soal pengembangan kawasan oleh petugas Dinas SDA. Salah satu warga bernama Neti Nurhayati (49) bahkan mengira awalnya yang datang ke kampungnya itu adalah eks Gu...

   SuaraJakarta.id -  Pengamat tata kota   dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengingatkan   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta   terkait perlunya optimalisasi   waduk , situ dan   embung   sebagai tampungan air seiring dengan   normalisasi sungai   atau kali di   Ibu Kota . Menurut Nirwono, normalisasi sungai yang biasanya memasang tanggul atau turap beton di badan-badan sungai, tidak berhubungan langsung dengan penanggulangan banjir, tapi berdampak dalam mempercepat aliran air sungai karena tidak ada yang memperlambatnya. "Untuk itu perlu didukung dengan optimalisasi situ/danau/embung/waduk untuk menampung luapan air sungai ketika musim hujan sehingga beban sungai tidak melebihi kapasitas atau meluap menggenangi kawasan sekitar," kata Nirwono kepada pers di Jakarta, Senin (23/1/2023). Lebih baik lagi, lanjut Nirwono, dibangun bendungan di kawasan hulu, terutama di sungai-sungai yang tidak memiliki infrastruktur tersebut. Se...