Suara Parlemen

   TEMPO.CO ,  Jakarta  - Masa jabatan  Anies Baswedan  sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal berakhir di tahun ini. Melihat masa jabatan Anies yang tinggal 10 bulan lagi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta memintanya untuk menuntaskan janji kampanye yang belum sempat terealisasi dan tertunda akibat revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Kami tentu berharap meskipun RPJMD dilakukan perubahan, namun Pemprov DKI Jakarta mampu melakukan pemulihan ekonomi serta mencapai target-target yang ditetapkan,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani dalam keterangannya, Sabtu, 1 Januari 2022. Yani menerangkan RPJMD yang berangkat dari janji kampanye Anies berubah, akibat pandemi Covid-19 yang melanda Jakarta. Adapun beberapa janji kampanye Anies yang PKS minta untuk selesaikan, antara lain program  rumah DP 0 , revitalisasi kampung melalui kampung susun dan kampung deret, peningkatan kualitas pelayanan air bersih...

   REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho meresmikan pembangunan tiga jembatan penghubung antarkampung di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (30/12). "Jembatan penghubung yang menghubungkan Galur Sari ini manfaatnya sangat dirasakan warga," kata Hari saat meresmikan jembatan di Jaktim, Kamis. Hadir pada kegiatan tersebut, antara lain, Kepala Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Jaktim  Benhard Hutajulu  dan warga sekitar. Menurut Hari,ketiga jembatan penghubung yang dibangun, dua di antaranya berada di Jalan Balai Rakyat RW 07 Utan Kayu Utara, sedangkan satu jembatan lainnya berada di Jalan Galur Sari Timur, RW 01 Utan Kayu Selatan. Menurut Hari, pembangunan tiga jembatan penghubung itu juga didesain dengan estetika indah dan menarik sehingga menjadi salah satu ikon Kecamatan Matraman. "Tidak hanya satu jembatan ini. Kita akan cek lagi jembatan antarkampung mana yang perlu direnovasi juga. Kita tidak berhenti di satu jem...

  ” Saya memberikan apresiasi kepada PKS Jakarta Timur khususnya Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) yang telah melaksanakan Training Orientasi Partai (TOP) untuk para tokoh perempuan yang memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan PKS “ ucap Khoirudin Ketua Umum DPW PKS Jakarta dalam sambutannya pada Training Orientasi Partai Tokoh Perempuan yang dilaksanakan oleh BPKK PKS Jakarta Timur pada tanggal 26 Desember 2021. Selanjutnya Khoirudin mengajak para tokoh perempuan yang hadir untuk bersama-sama dengan PKS memajukan bangsa dengan mengusung semangat “Amar Ma’ruf Nahi Munkar” dan menyajikan Islam yang Rahmatan Lil ’Alamiin. Agar hal itu bisa kita lakukan, salah satu cara yang ada dalam negara demokrasi ini adalah dengan membentuk partai untuk meraih kekuasaan secara legal. PKS adalah alat/sarana untuk mendapatkan kekuasaan agar kekuasaan digunakan untuk melakukan amar maruf nahi munkar, dan melakukan kebaikan lepada seluruh umat manusia agar kita menjadi hamba terbaik...

   IDXChannel  - Pemprov DKI   Jakarta   melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta meluncurkan   Kartu Peduli   Anak   dan   Remaja   Jakarta.  Hal ini sebagai wujud upaya mengurangi beban warga, terutama anak-anak  yatim /piatu/yatim piatu yang orang tuanya wafat akibat pandemi COVID-19.  Peluncuran tersebut dilakukan dengan pemberian kartu secara simbolis oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta,  Anies Baswedan , kepada 10 penerima manfaat. Adapun total penerima manfaat kartu ini sebanyak 4.345 orang. Untuk kriteria penerima manfaat, yaitu usia anak di bawah 18 tahun dan remaja berusia antara 18-22 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 di seluruh wilayah DKI Jakarta.  Gubernur Anies mengatakan, melalui program ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat membantu menjaga kualitas nutrisi anak dan remaja Jakarta yang kehilangan salah satu ataupun kedua orang tuanya akibat COVID-19. Hal ini lantaran, dengan nutrisi yang baik...

  Jakarta-- Aktivis Buruh yang juga menjabat sebagai Vice Presiden FSPMI & SPSI Iswan Abdullah hadir sebagai salah satu narasumber dalam diskusi bertajuk Catatan Akhir Tahun  Ketenagakerjaan PKS Bersama Buruh, yang digelar di aula DPTP PKS di Jakarta, Kamis (30/12/2021). Dalam kesempatannya Iswan mengatakan dampak UU Omnibus Law membuat meningkatnya angka pengangguran dan diperparah dengan pandemic yang melanda Indonesia. “Kalau kita perhatikan awal 2020 jumlah angka pekerja di Indonesia 56 juta orang, dan di tahun 2021 jumlah angka pekerja 52 juta orang, artinya ada empat juta orang yang menjadi pengangguran akibat UU Omnibus Law dan diperparah dengan kondisi pandemi,” tutur Iswan. Ia menjelaskan UU Omnibus Law memberi keleluasan bagi pekerja asing untuk masuk di berbagai sektor pekerjaan yang pada peraturan sebelumnya hanya boleh diisi beberapa pos pekerjaan oleh tenaga kerja asing. "Ditambah UU Omnibus Law yang saya bilang tadi itu memberikan keleluasaan tenaga kerja as...

    JAKARTA  – Sebanyak 1.260 personel kebersihan pada malam pergantian tahun 2022 disiagakan di DKI Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menyiagakan petugas yang terdiri dari supir truk sampah, kru, dan regu comot. Personel ini tidak sebanyak saat pergantian tahun sebelum pandemi mengingat pemerintah membatasi pesta perayaan di area publik, taman umum, dan tempat wisata umum yang berpotensi menciptakan kerumunan. Ketika diperlukan, Pasukan Orange yang bersiaga bisa cepat dikerahkan ke lapangan,” kata Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta, Asep Kuswanto, Kamis (30/12/2021). Di setiap Kecamatan kami mengerahkan minimal 30 petugas, mereka bersiaga. Selain personel dari Sudin Kota Administrasi dan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan, kami juga menyiagakan petugas dari UPK Badan Air untuk membantu dan bekerjasama dengan PPSU Kelurahan di wilayahnya masing-masing,” kata Asep. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tidak menurunkan petugas sebanyak pada saat mala...

   JAKARTA, KOMPAS TV   - Pemerintah mewacanakan akan menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan pertalite pada tahun 2022. Salah satu dalihnya karena kedua jenis BBM itu disebut tidak ramah lingkungan. Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri menyayangkan, pemerintah melakukan pendekatan bisnis ke rakyat dalam sebuah kebijakan.  Alih-alih menggunakan relasi rakyat dan pemerintah yang melayani, kebijakan itu lebih kental memaksa rakyat menjadi konsumen dan pemerintah sebagai juragan. BBM itu kebutuhan dasar energi seluruh rakyat. Kebutuhan dasar mestinya memakai logika konstitusi, bukan logika bisnis. Pemerintah sebagai juragan ingin mendapatkan keuntungan lebih demi menutupi ketidakmampuan mengelola keuangan negara dan itu didapat dari memaksa rakyat membeli barang dagangannya yang lebih mahal dengan menghapus premium dan pertalite," kata Salim dalam keterangan tertulis, Rabu (29/12/2021). Menurut dia, memaksa rakyat membeli BBM lebih mahal pada saat p...

   JAKARTA, KOMPAS.com   - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan seluruh lurah dan camat dan kepala perangkat daerah di DKI Jakarta di Ancol, Jakarta Utara. Dalam acara tersebut, Anies mengingatkan kembali agar seluruh jajaran Pemprov DKI bisa menuntaskan janji kampanyenya dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022. Anies juga meminta agar jajarannya memegang prinsip keadilan dan kolaborasi. Harapannya ketiga hal ini dipegang untuk tahun depan, yakni prinsip keadilan sosial, kolaborasi, dan segera tuntaskan semua program (RPJMD) untuk tahun 2022," kata Anies dalam keterangan tertulis, Selasa (28/12/2021). Anies juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan perangkat wilayah yang menjadi garda terdepan melayani warga Jakarta. Begitu juga dengan kinerja luran dan camat di Jakarta yang patut dijadikan contoh khususnya dalam perjalanan pandemi Covid-19 dua tahun terakhir. "Apalagi lurah-camat dekat sekali dengan warga. Bila menjalankan tugas deng...

   Jakarta (29/12) — Wakil Ketua Fraksi Bidang Ekonomi dan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Ecky Awal Mucharam menyampaikan Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi. Ecky menyampaikan hal tersebut dalam Acara Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 2021 pada Selasa (20/12/2021). “Perjuangan fraksi di bidang ekonomi dan keuangan dapat dilihat melalui PERPU 2021, Penolakan UU Perpajakan, HKPD. Hal tersebut perlu diketahui oleh publik meskipun tidak mudah” ujar Ecky. Sejak awal 2021, Indonesia telah mengalami berbagai masalah perekonomian, hal tersebut juga tidak dipungkiri dapat terjadi karena dampak dari Pandemi Covid-19. “Kebijakan fiskal, ekonomi dan sektoral perlu untuk diperhatikan kembali oleh pemerintah guna menjamin tujuan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Anggota Komisi XI DPR RI tersebut. Tidak hanya itu, Ecky menyampaikan bahwa dalam konteks APBN, utang negara yang mencapai 41,38...

  Merdeka.com -  Gubernur DKI   Jakarta  Anies Baswedan mengganti Direktur Operasional PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Prasetia Budi dari jabatannya. Hal tersebut dibenarkan oleh Plt Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Riyadi. "Iya betul diganti," kata Riyadi saat dihubungi, Selasa (28/12). Nantinya jabatan Prasetia akan diisi oleh M Indrayana yaitu mantan Direktur Operasi Hutama Karya. Lanjut Riyadi pergantian jabatan tersebut tidak ada kaitannya dengan sejumlah peristiwa kecelakaan yang dialami bus Transjakarta. "Ini hasil evaluasi panjang ya, setelah melalui evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan perlu ada penyegaran," jelas dia. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga melakukan pergantian jabatan di salah satu BUMD DKI. Yaitu jabatan Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah DKI Jakarta (PAM JAYA), Priyatno Bambang Hernowo diganti. Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Provinsi DKI Jakart...

   WE Online, Jakarta - Rencana Kebijakan Pemerintah yang akan menghapus   BBM jenis premium harus diikuti dengan menurunkan harga BBM jenis Pertalite. Hal ini perlu dilakukan sebagai bukti alasan Pemerintah menghapus premium benar-benar karena faktor lingkungan dan bukan karena faktor komersil.  Kalau hanya menghapus premium sama saja melepas tanggungjawab Pemerintah dalam menyediakan bahan bakar minyak yang terjangkau untuk rakyat dengan dalih lingkungan.  Harusnya keinginan Pemerintah memperbaiki lingkungan tidak serta merta menghapus kewajiban Pemerintah menyediakan BBM murah bagi rakyat.  Jadi kalau premium akan dihapus, karena logika lingkungan, maka Pemerintah harus menugaskan Pertamina menjual pertalite seharga premium," tegas anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto kepada media, Selasa (28/12/2021).  Mulyanto minta Pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat.  BBM jangan sekedar dipandang sebagai komoditas komersil yang dijual...

   JAKARTA  - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) unit Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) mengadakan 26 unit pompa mobile selama 2021. Hal itu bertujuan untuk mempercepat penanganan   genangan   di Ibu Kota. "Pada 2021 unit ALKAL Dinas SDA mengadakan pompa mobile sebanyak 26 unit diantaranya dengan kapasitas 1000 Liter/detik 4 unit, 500 liter/detik 13 unit, dan 250 liter/detik 9 unit. Selanjutnya disebar ke 5 wilayah administrasi Jakarta," kata Kepala unit ALKAL Dinas SDA Yose Rizal dalam laman Instagram @dkijakarta dikutip, Selasa (28/12/2021). Fungsi pompa mobile ini adalah mempercepat penanganan genangan yang ada di kawasan Ibu Kota. Kami berharap dengan adanya pompa mobile ini dapat berguna," imbuhnya. Sementara itu, Kasubbag ALKAL Dinas SDA Boris Karlop percepatan penanganan genangan juga agar tidak mengganggu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. "Pompa mobile ini akan difungsikan untuk mengatasi genangan yang selam...

    Jakarta – Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta besok hari. Pemanggilan dilakukan terkait revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI jadi 5,1% yang menuai pro dan kontra di kalangan buruh maupun pengusaha. “Iya, besok jam 10.00 ya,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat dikonfirmasi, Minggu (26/12/2021). Dalam rapat itu, Aziz akan mempertanyakan rumusan atau perhitungan Pemprov DKI sampai mendapat angka kenaikan UMP sebesar 5,1%. Tak hanya itu, dia juga ingin mengetahui analisis dampak ekonomi terhadap buruh maupun pengusaha apabila UMP jadi dinaikkan. “Analisis Risiko terhadap Pemda DKI, pekerja dan pengusaha bila tidak naik atau naik seperti apa,” jelas Aziz. “Proses, prosedurnya dan perhitungannya mengapa 5,1% dan kompensasi lain untuk pekerja dan buruh. Dan prediksi dampak ekonomi ke depan atas kenaikan ini seperti apa,” sambung Aziz. Sebagaimana diketahui, Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI J...

   Pemerintah Kota Jakarta Timur akan membatasi mobilitas kendaraan dan pejalan kaki di awasan Kanal Banjir Timur (KBT), saat malam pergantian tahun pada Sabtu (31/12) nanti. Hal ini berkaitan dengan penetapan area crowd free night (CFN) di kawasan tersebut. Kasatpol PP Kota Jakarta Timur, Budi Novian mengatakan, kebijakan CFN di KBT ini dilakukan untuk mencegah adanya kerumunan orang saat perayaan malam pergantian tahun nanti. Serta mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian baru Omicron.  "Kita kerahkan 120 personel gabungan untuk menjaga kawasan KBT saat diberlakukan CFN. Petugas gabungan akan melakukan sterilisasi mulai pukul 16.00 di kawasan KBT," kata Budi, Senin (27/11). Saat malam tahun baru nanti, jelas Budi, total ada enam lokasi yang menjadi perhatian khusus untuk dilakukan pengawasan. Yakni kawasan KBT, kawasan Pasar Ikan Jatinegara, Pasar Loak Jembatan Item. Kemudian kawasan Jl Mayjen Sutoyo, Jl Raya Bogor dan Jl KRT  Radjiman. "Aktivitas perdagangan di e...

   TEMPO.CO ,  Jakarta  - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Syahrul Aidi Maazat mengingatkan pemerintah agar tak melakukan  normalisasi Indonesia-Israel . Ia mengatakan jika dibiarkan, hal ini akan menimbulkan polemik baru. Pemerintah, khususnya  Kemenlu  jangan membuka celah untuk menambah polemik dalam negeri dengan cara memulai pembicaraan normalisasi hubungan dengan Israel," kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Desember 2021. Isu normalisasi hubungan Indonesia-Israel kembali muncul pascapertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken dan Menteri Luar Negeri  Retno Marsudi  di Jakarta pekan lalu. Syahrul yang merupakan Ketua Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk  Palestina , mengingatkan bahwa Indonesia tak akan mengakui kedaulatan Israel selama Palestina masih dijajah. Hal ini juga tercatat dalam Alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebut bahwa 'Kemerdekaan itu ialah...

   TEMPO.CO ,  Jakarta  - Pemerintah Provinsi DKI telah menuntaskan proyek  revitalisasi trotoar  di 10 ruas jalan di Ibu Kota. Revitalisasi jalur pedestrian itu tersebar di 5 wilayah kota.  Dikutip dari akuninstagram Pemprov DKI Jakarta, Jumat, 24 Desember 2021, Salah satu jalur pedestrian yang telah selesai proses revitalisasinya adalah tiga jalan utama di kawasan Kebayoran Baru. Yakni  Jalan Senopati, Jalan Suryo dan Jalan WolterMonginsidi. Dalam proyeksinya Maret 2021 lalu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mentargetkan revitalisasi trotoar sepanjang 26 kilometer. Target ini berkurang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya lantaran keuangan Pemerintah DKI terdampak pandemi Covid-19. Untuk pengerjaan revitalisasi trotoar ini, Pemprov DKI tak hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tapi juga menggunakan dana yang berasal dari sistem KoefisienLantai Bangunan (KLB) seperti yang sudah diterapkan di Kota Tua, Jakarta Uta...

   Jakarta  -  Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ( NU ) mendesak pemerintah untuk membuat regulasi mengenai pembatasan kepemilikan tanah bagi pejabat negara. Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS, Mardali Ali Sera setuju dengan pembatasan kepemilikan tanah itu. "Dukung keputusan Muktamar  NU  membatasi kepemilikan tanah. Bukan hanya untuk pejabat, tapi untuk semua mesti dibatasi," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (25/12/2021). Mengenai kepemilikan tanah, kata Mardani harus ada aturannya. Dia menekankan bahwa tanah tidak boleh dikuasi oleh segelintir orang. Tanah perlu diatur. Dan tidak boleh dikuasai oleh sedikit orang," ujar dia. Lebih lanjut, Ketua DPP PKS itu menekankan bahwa distribusi tanah harus dilakukan secara mereta kepada warga. Dia mendorong adar reformasi tanah dilakukan secara substansial. "Tanah dikuasai negara dan didistribusikan untuk masyarakat. Saatnya reformasi pertanahan yang substansial," ungkap Mardani. Muktamar ke-34 NU di Lampung sebel...