Suara Parlemen

   JAKARTA - Upaya penanggulangan banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta belum sepenuhnya berhasil. Untuk itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta kembali membangun sembilan polder di Jakarta. Polder adalah suatu sistem untuk menampung air yang datang dari hulu dan akan membagi air ke beberapa sungai atau kali. Sehingga, diharapkan dapat mengurangi terjadinya banjir pada suatu wilayah. Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta akan membangun polder di wilayah Muara Angke, Teluk Gong, Mangga Dua, Kelapa Gading, Pulomas, Marunda JGC, Green Garden, Kamal dan Ceger (Pompa Tipala-Pompa Adhyaksa). Pembangunan ini sebagai upaya pencegahan banjir. "Melalui sistem polder, air dari hulu ditampung kemudian didistribusikan di sungai maupun kali. Dalam suatu sistem polder, terdapat pompa air untuk mengurangi air dalam polder," kata Kepala Seksi Pengendalian Banjir Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ericson Indra kepada wartawan, Selasa 30 November. Ericson mengatakan, pembangunan pol...

  Jakarta  -  Buruh meminta Gubernur DKI Jakarta   Anies Baswedan   tak menjadi bencong dan berani membatalkan penetapan UMP 2022. Anggota F-PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menilai demo kepada Anies salah salah alamat sebab seharusnya ke Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah. "Mereka berbuat seperti itu karena belum mengerti secara utuh dijelaskan saja aturan yang ada bahwa sebaiknya mereka berdemo ke Menaker yang terlibat dalam pembuatan aturan secara nasional," kata Abdul Aziz kepada wartawan, Senin (29/11/2021). Dia menilai protes tak tepat ditujukan ke Anies karena UMP 2022 merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga tanggung jawab UMP dinilai berada di tangan Menaker. UMP saat ini kebijakan pemerintah pusat karena ada omnibus law," tegas Abdul Aziz. Massa buruh sebelumnya meminta Anies Baswedan berani membatalkan penetapan UMP 2022. Buruh berharap Anies tak jadi gubernur penakut. "Saya mengatakan Pak Anies Baswedan jangan menjadi Gubernur yang be...

   Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menjamu Ketua Pelaksana event balap mobil listrik internasional Formula E atau E-Prix, Ahmad Sahroni di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anies dan Sahroni membahas  terkait rencana penyelenggaraan Formula E tahun depan. Formula E diharapkan dapat membuat Jakarta sebagai kota yang mendapat atensi dunia internasional. Baru saja kami selesai bertemu dengan Bapak Sahroni membahas tentang rencana pelaksanaan kegiatan Formula E pada tanggal 4 Juni 2022. Ini adalah satu kegiatan yang kita harapkan bisa bersama-sama menempatkan Jakarta dan Indonesia sebagai bagian dari kancah global dan kita semua berharap ini semua bisa sukses,” ungkap Gubernur Anies, seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Anies juga memaparkan bahwa pertemuannya dengan Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) tersebut bukan yang pertama, sebelumnya telah dilakukan pembahasan mendalam terkait event ...

   JAKARTA, KOMPAS. TV   – Video Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sempat menjadi perbincangan publik. Dalam video itu tampak Erick meminta tegas kepada Pertamina dan rekanannya yang mengelola SPBU untuk menggratiskan toilet umum. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut merespon aksi Erick Thohir tersebut. Dalam video yang diterima  Kompas.TV , Politikus PKS Mardani Ali  Sera menyebut keinginan Erick membenahi toilet memang baik. Namun, Mardani mengingatkan, ada peran yang lebih substansial yang seharusnya bisa dimainkan Erick sebagai Menteri BUMN. “Niat Menteri BUMN membenahi toilet SPBU  baik.  Tapi ada yang jauh lebih substansial dan fundamental, membenahi BUMN  mulai dari akarnya,” kata Mardani Ali Sera, Senin (29/11/2021). Mardani kemudian membeberkan sejumlah masalah di BUMN yang harus dibenahi antara lain persoalan merit system untuk mengisi jabatan-jabatan di BUMN. Kemudi...

   Jakarta, CNN Indonesia  --  Gubernur  DKI Jakarta   Anies Baswedan  memberikan sinyal akan merevisi besaran upah minimum provinsi ( UMP ) di Ibu Kota tahun depan. Peluang itu terlihat dari Surat Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP yang ia kirimkan kepada Menaker Ida Fauziyah pada 22 November lalu. "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP 2022 dan pembahasan kembali dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur," kata Anies dalam surat yang didapat  CNNIndonesia , seperti dikutip Senin (22/11). Anies mengatakan peluang revisi dibuka karena ia menilai penetapan upah minimum dengan menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Pasalnya kenaikan upah minimum hanya sebesar 0,85 persen. Angka tersebut kata Anies jauh lebih kecil dibandingkan inflasi Jakarta ...

   Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS Anis Byarwati memberikan tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 yang dinyatakan inkonsitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam kurun 2 tahun ke depan. “Apresiasi kepada keputusan MK yang sejalan dengan perjuangan PKS bersama masyarakat yang sedari awal tegas menolak RUU Omnibuslaw Cipta Kerja yang disahkan menjadi UU ini,” dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (26/11/2021). Keputusan MK ini juga menunjukkan bahwa betapa gegabah dan terburu-burunya Pemerintah dalam membahas dan menyetujui UU tersebut, sehingga menggabaikan  prosedur penyusunan yang selama ini digunakan dalam setiap penyusunan UU. Apalagi UU Cipta Kerja sendiri merupakan Omnibus Law yang membatalkan sejumlah pasal dalam banyak UU terkiat. Dari awal PKS sudah mengingatkan persoalan yang akan muncul jika UU ini tetap disahkan. Selain itu anggota DPR RI Komisi ...

   Jakarta, CNN Indonesia  --  Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan  bakal menggratiskan lapangan sepakbola berstandar  FIFA  yang dimulai di lima kota yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Anies bahkan langsung menugaskan tim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membangun lapangan-lapangan itu di tengah perkampungan di Jakarta. "Dipesankan secara amat tegas, bahkan dituliskan di sekeliling lapangan bahwa lapangan ini tidak untuk dikomersialkan. Jangan sampai fasilitas ini jadi lapangan berbayar," kata Anies dalam keterangan resminya di akun Instagram resminya @aniesbaswedan yang dikutip Minggu (28/11). Anies bercerita selama ini kerap mengunjungi lapangan sepakbola rumputnya sangat baik dan berkualitas internasional. Namun, lapangan itu justru milik sekolah ternama dan dipergunakan secara komersial. Di satu sisi, lanjut dia, masih begitu banyak anak-anak Jakarta yang tak mampu untuk ikut klub sepak bola berbayar mahal. Terlebih lagi, klub itu m...

   Tanggal 24 November 2021, Tim Kesehatan bidang Kesejahteraan Sosial PKS Jakarta Timur yang digawangi Dr. Fitria mengadakan suntik Vitamin C Probiotik bagi para pengurus DPD PKS Jakarta Timur. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor DPD PKS Jakarta Timur yang berlokasi di Jalan Balai Pustaka 15 A menurut Ketua DPD PKS Jakarta Timur Bidang Kesejahteraan Sosial Abu Syifa merupakan salah satu upaya meningkatkan imunitas para pengurus, mengingat tugas-tugas kepartaian dan tugas melayani rakyat tidak mengenal waktu dan tempat. Selanjutnya Abu Syifa mengungkapkan bahwa Bidang Kesejahteraan sosial PKS Jakarta Timur selama ini gencar melayani rakyat dengan pelayanan kesehatan di berbagai tempat di wilayah Jakarta Timur berupa layanan  vaksinasi, cek gula darah, kolestrol, fasdhu, bekam dan pemberian Vitamin C. Tentunya  kami tak lupa untuk memberikan layanan kesehatan untuk para pengurus agar pengurus juga diberikan stamina yang kuat dan sehat agar terus dapat melayani rakyat...

   jpnn.com ,   JAKARTA   - Mengantisipasi daerah rawan banjir di ibu kota, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menambah drainase vertikal yang permanen dan tahan beban.   Kepala Dinas SDA Yusmada Faizal menyampaikan saat ini sejumlah lokasi drainase vertikal masih dalam proses pengerjaan. Saat ini pekerjaan drainase vertikal berada di Jl. Intan, Cilandak, Jakarta Selatan, nantinya drainase vertikal khususnya di jalan raya menggunakan penutup yang tahan terhadap beban kendaraan," tutur Yusmada, Sabtu (27/11). Dia melanjutkan pekerjaan drainase vertikal masih dalam masa konstruksi. Penutup drainase vertikal di Jl. Intan yang rusak tersebut adalah penutup sementara. Nantinya vendor yang bersangkutan akan melakukan perbaikan dan penggantian penutup jenis  heavy duty  (beban berat) untuk menjamin keamanan berlalu lintas,” jelas Yusmada. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya untuk mengoptimalkan pembuatan drainase vertikal agar dapat menamp...

   Jakarta (24/11) Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menegaskan bahwa Fraksi PKS menolak hasil pembahasan RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dalam Konferensi Pers Fraksi PKS yang diadakan pada Rabu siang (24/11/2021) di Senayan, Jakarta. “Yang pertama, kami menyoroti bahwa RUU HKPD ini belum memenuhi amanat UUD 1945 terutama dalam Pasal 18A Ayat 2 dimana hadirnya RUU ini seharusnya bertujuan untuk mengatur keuangan pusat dan daerah secara adil dan selaras dengan undang-undang demi kesejahteraan masyarakat.“ ujar anggota panja RUU HKPD tersebut. Dalam konferensi pers tersebut, Anis menyebutkan ada sebelas masukan dan catatan penolakan Fraksi PKS sebagai satu-satunya partai yang menolak RUU HKPD yang juga sebagai pertanggungjawaban publik. Sebelas poin tersebut merupakan ringkasan dari 16 poin yang pada hari Selasa (23/11/2021) telah dipaparkan dalam rapat bersama Kementrian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri...

   Pemprov DKI   Jakarta mengajak seluruh warga Jakarta untuk berkolaborasi dalam mencegah kekerasan dalam bentuk apa pun, apalagi yang berbasis gender. Ajakan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan   melalui akun Instgramnya @aniesbaswedan.  Anies mengatakan, rasa aman merupakan hak dasar dan utama yang tidak hanya berlaku kepada sebagian pihak, tetapi kepada semua pihak. "Saya, anda, kita semua berhak untuk mendapatkan rasa aman. Terutama rasa aman dari tindak kekerasan," kata Anies dikutip SINDonews pada Sabtu (27/11/2021).  Anies menuturkan, Pemprov DKI Jakarta punya komitmen yang amat tinggi untuk pemenuhan hak tersebut. Di Jakarta, lanjut dia, ada sekitar 50% penduduknya adalah perempuan, 30%-nya anak-anak.  "Dua kelompok ini yang punya peranan penting dalam masyarakat. Tetapi juga adalah kelompok yang cukup rentan untuk menjadi korban kekerasan berbasis gender," tuturnya Anies mengatakan, seringkali pelanggaran hak mereka bera...

  Merdeka.com -  Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi  PKS  Netty Prasetiyani heran UU Cipta Kerja masih berlaku. Meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional. Seharusnya, dia mengungkapkan, jika proses pembentukan undang-undang memang buruk, produk yang dihasilkan juga inkonstitusional. Netty mengingatkan, MK jangan terkesan politisi. Seharusnya jika memang proses legislasinya buruk dan dinyatakan MK sebagai inkonstitusional, maka produk hukum yang dihasilkan juga inkonstitusional. Tapi ini aneh kenapa justru MK mengonfirmasi berlakunya UU Cipta Kerja ini? Jangan sampai MK terkesan sangat politis," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/11). Meski begitu, dia mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji formil UU Cipta Kerja. Pernyataan MK bahwa omnibus law ini inkonstitusional, membuktikan sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja bermasalah. "Putusan MK ini membuktikan bahwa memang sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja ...

   Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan pembangunan Polder Kelapa Gading sebagai upaya penting mengatasi genangan dan banjir di kawasan Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase Suku Dinas SDA Jakarta Utara, Yursid Suryanegara mengatakan, pembangunan Polder Kelapa Gading dengan luasan sekitar 70 hektare tersebut merupakan program prioritas meliputi pembangunan dinding Kali Gendong depan Artha Gading Mall, peninggian dinding Kali Sunter, pembangunan dua rumah pompa berikut kelengkapannya di Kali Betik dan di Kali Gendong, serta lima pintu air di sepanjang Kali Betik. "Pengerjaannya secara bersama-sama dalam satu paket pekerjaan dengan masa kontrak 13 bulan atau hingga Desember 2022. Targetnya, bisa selesai lebih cepat sehingga bulan November 2022 sudah bisa difungsikan secara optimal," ujarnya, Jumat (26/11). Menurutnya, terkait dinding Kali Gendong nantinya akan dilakukan pemasangan  sheetpile  di kedua sisi...

   Jakarta  -  Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Ciptaker ) dalam jangka waktu 2 tahun. PKS menunjuk hidung pemerintah yang dianggap memicu perintah perbaikan dari MK tersebut. "Ini catatan besar bagi Pemerintah sebagai pengusul dan yang merapikan paling akhir. Beragam kesalahan ketik dan dampaknya menurunkan kualitas perundang-undangan kita," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (25/11/2021). Dia mengatakan putusan MK tersebut juga membuktikan perlu adanya evaluasi cara pembahasan undang-undang ala omnibus law seperti  UU Cipta Kerja . Dia mengatakan omnibus law berpotensi membuat kekosongan hukum. Gaya pembahasan borongan versi Omnibus Law mesti dievaluasi. Karena peluang hadirnya kekosongan hukum dan beragam turunannya secara tersirat dari keputusan MK bisa menurunkan kualitas negara hukum kita," kata Mardani. Mardani mengatakan PKS akan terus mengawasi peme...

   Dream  - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui banjir masih terjadi di beberapa titik selama awal musim penghujan ini. Banjir di ibukota terutama masih sering muncul di beberapa kawasan yang dekat dengan aliran sungai. Pengakuan masih adanya banjir di Jakarta diutarakan Anies Baswedan saat menjadi bintang tamu di program podcast yang dikelola Deddy COrbuzier.  Anies tidak membantah fakta banjir masih terjadi di Jakarta. "Ya, memang masih banjir, itu betul," ujar Anies di  Podcast Deddy Corbuzier. Namun Anies menegaskan kondisi Jakarta saat ini lebih baik. Bahkan jauh lebih baik dibandingkan era sebelum dia menjabat sebagai gubernur. "Jakarta sekarang itu lebih baik," terang dia. Anies membandingkan kondisi banjir Jakarta dari waktu ke waktu yang terus mengalami perbaikan. Salah satu bukti yang disampaikan adalah luasan banjir Jakarta terus menyempit berdasarkan data lapangan. "Misalnya kilometer persegi yang terkena banjir itu ada datanya, kemudian l...

   Jakarta, Beritasatu.com   - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS )   Hidayat Nur Wahid   menyatakan dengan tegas pihaknya menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Hidayat, wacana tersebut sebenarnya muncul di luar parlemen. Ada berbagai pihak di luar yang ternyata diam-diam bernafsu melanggengkan sesuatu sehingga berusaha 'menggoreng' isu tersebut. Di MPR sendiri saja sudah selesai dan tak ada yang mengusung perpanjangan masa jabatan ini," kata Hidayat dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021). Lebih jauh, Hidayat mengingatkan bahwa mendorong wacana tersebut adalah tindakan inkonstitusional. Sebab konstitusi atau UUD 1945 dalam Pasal 7 mengatur jelas soal masa jabatan presiden. "Partai kami juga tegas menolaknya," pungkas Hidayat.

   Jakarta, CNN Indonesia  --  Ribuan  buruh   di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jakarta sampai Jawa Timur akan menggelar  demonstrasi   menolak penetapan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) pada hari ini, Kamis (25/11). Di Jakarta, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan demo di Patung Kuda sebagai pusat titik aksi. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut, ada tiga tuntutan dalam demo tersebut, salah satunya terkait UMP. "Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," ujar Gani Rabu (24/11). Demo juga digelar di Jawa Barat. Elemen buruh KSPSI Jawa Barat menggelar unjuk rasa menolak penetapan UMP Jabar 2022 di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (25/11). Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto Ferianto berkata, aksi demo hari ini juga bertepatan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review atau uji formil terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Kemudian di J...

   Jakarta, CNN Indonesia   --   Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), Mardani Ali Sera, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan upaya untuk menata sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, khususnya terkait keserentakan. Pernyataan itu disampaikan Mardani merespons putusan MK menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Mardani menata sistem pemilu, khususnya terkait keserentakan merupakan hal yang penting karena banyak kualitas dari penyelenggaraan pemilu yang dikorbankan selama ini. "[Saya] menghormati putusan yang MK keluarkan. Meskipun saya pribadi berharap, dalam membuat keputusan, MK hendaknya turut mempertimbangkan pentingnya penataan sistem pemilu khususnya keserentakan. Mengingat ada banyak kualitas yang dikorbankan," kata Mardani kepada  CNNIndonesia.com , Kamis (25/11). Ia mencontohkan, Pemilu 2019 menjadi penyelenggaraan yang banyak mengorbankan kualitas. Menuru...