Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2021

Pemprov DKI Gerak Cepat Padatkan Tanah dan Pengecekan Rutin Antisipasi Makam Amblas di Rorotan

Gambar
   Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat dalam mengantisipasi lahan makam yang amblas di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, pemadatan tanah dan pengecekan secara rutin dilakukan untuk mengantisipasi lahan makam amblas. "Setiap ada yang amblas, dengan s egera kami rapikan kembali , langsung dipadatkan dan dibentuk petak makamnya. Yang baru-baru ini terjadi, terdapat 10 petak makam yang amblas di sisi Timur, tapi kondisinya tidak parah dan petugas juga langsung merapikan petak makam tersebut," ungkap Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, Rabu (1/9), seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta. Lebih lanjut, Suzi menambahkan, amblasnya makam seringkali terjadi akibat peti jenazah yang sudah mulai lapuk. Untuk itu, pihaknya akan menambah dan memadatkan tanah di setiap petak makam. Suzi juga menegaskan, meskipun lahan makam adalah bekas rawa, tetapi sud...

PKS: Komersialisasi Vaksin di Tengah Pandemi Tidak Pantas

Gambar
    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengecam pemberian vaksin booster atau dosis ketiga vaksin Covid-19 karena tidak cukup bukti ilmiah bahwa booster diperlukan dan tingginya ketimpangan vaksin di seluruh dunia, terutama bagi negara produsen dengan negara importir vaksin. Pemerintah menyikapi arahan dari WHO dengan tindakan yang berbeda yakni berencana menerapkan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga di awal tahun karena adanya temuan efikasi (tingkat kemanjuran) vaksin Covid-19 menurun setelah beberapa waktu atau ketika dihadapkan dengan varian-varian baru yang bermunculan. Namun yang menjadi sorotan adalah pembiayaan vaksinasi booster dari dua sumber. Pertama, bagi peserta BPJS Kesehatan yang golongan penerima bantuan iuran (PBI), mereka akan dibiayai negara. Kedua, untuk golongan masyarakat non PBI, biaya ditanggung oleh masyarakat sendiri. Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menilai vaksinasi berbayar menunjukkan cara penanganan pandemi yang kurang memahami ...

Pembangunan Stadion Kita Capai 68,95 Persen

Gambar
   Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) atau Satdion Kita memasuki pekan ke-104 telah mencapai 68,95 persen. Saat ini, kontruksinya memasuki tahap pengerjaan utama untuk pekerjaan struktur seperti, pengecoran dan lantai. Pekerjaan lainnya yakni tahap instalasi  precast  tribun stadion yang hingga 82.000 orang.   Direktur Proyek JIS, Iwan Takwin mengatakan, untuk lapangan utama kini sudah memasuki tahap pengerjaan dari mulai pengerukan, instalasi drainase, menaburkan lapisan koral dan lainnya. "Kami terus berprogres di tengah berbagai tantangan selama pandemi, pada pekan ke-103 progres akumulatif mencapai 68,05 persen, ujarnya, Selasa (31/8). Menurutnya, PT Jakarta Propertindo/Jakpro (Perseroda) optimistis pembangunan JIS atau Stadion Kita akan tuntas sesuai dengan target. Meskipun, selama pelaksanaan kontruksinya banyak mengalami tantangan, mulai dari cuaca yang sulit diprediksi hingga pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. "Pandemi COVID-19 saat ini j...

PKS: Pujian Koalisi ke Jokowi soal Pandemi Tak Sesuai Fakta

Gambar
    Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PKS, Netty Prasetiyani mengatakan pujian yang dilayangkan para petinggi partai koalisi pendukung pemerintah terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan pandemi virus corona (Covid-19) kontras atau berbeda dengan fakta di lapangan. Netty menyebut masih banyak rakyat yang gelisah, susah, dan tidak tahu harus berbuat apa di tengah pandemi virus corona ini. Selain itu, jumlah pengangguran dan pekerja yang dipecat juga meningkat. Pujian oleh tokoh-tokoh politik kontras dengan fakta di lapangan," kata Netty kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/8). Netty meminta Jokowi tak terlena dengan pujian yang disampaikan parpol koalisi pendukung pemerintah bahwa penanganan pandemi Covid-19 sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, seluruh indikator penanganan pandemi Covid-19 harus dianalisa lebih dahulu. Netty berpendapat, pujian dari parpol koalisi pemerintah bisa mengaburkan kondisi pandemi Covid-19 yang sebenarnya di Indonesia. Bahaya...

Percepat Pelayanan Air Bersih, Pemprov DKI Siapkan Subsidi Pengguna Air Bersih

Gambar
   Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) mengajukan subsidi penggunaan air bersih sebesar Rp 33,68 miliar pada APBD Perubahan tahun 2021 dan APBD 2022 yang layanannya disediakan oleh PAM JAYA. Kebijakan subsidi ini, yang berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 45 Tahun 2021 tentang Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum, akan diberikan kepada masyarakat dengan tujuan memberikan kesetaraan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan air bersih di daratan Jakarta maupun di Kepulauan Seribu. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal menyatakan, subsidi pelayanan air bersih di Provinsi DKI Jakarta adalah dengan menggunakan perhitungan selisih antara tarif air bersih berdasarkan 'pemulihan biaya penuh' (full cost recovery) dengan tarif air bersih yang dikenakan kepada masyarakat untuk pemenuhan standar pelayanan minimal. "Sebelum subsidi, warga dikenakan tarif Rp 32.000/m³. Sedangka...

Dr. Salim: Alasan Penanggulangan Pandemi, Prinsip Demokrasi Dikorbankan

Gambar
   Jakarta-- Pandemi membawa dampak besar khususnya dalam sosial politik, beberapa pemerintahan di dunia mulai memperkuat eksekutif dengan konsekuensi melemahnya demokrasi, pandemi membawa dampak yang lebih luas dengan membebani sosial politik, memperburuk dengan banyaknya kasus korupsi, dan menegangnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Syura PKS, Dr. Salim Segaf al Jufri, pada Forum Dialog PKS 5 Benua dengan tema Penanggulangan Covid 19 di 5 Benua yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS, Ahad (29/8/2021). Acara yang digelar secara virtual mengundang perwakilan pengurus PKS di luar negeri. “Beberapa negara sudah mengamandemen konstitusi mereka dengan memperkuat kekuatan eksekutif, atau memperpanjang masa jabatan, demokrasi semakin melemah, sedangkan otoritarian dan populisme menguat akibat pandemi,” tutur Dr. Salim. Menteri Sosial RI 2009-2014 itu juga menyinggung peran pemerintah Indon...

Banding Ditolak, Habib Rizieq Tetap Divonis 4 Tahun Penjara

Gambar
  VIVA  – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak  banding  yang diajukan eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI)  Habib Rizieq  Shihab terkait vonis 4 tahun dalam kasus swab  RS Ummi  Bogor. Dengan demikian, Habib Rizieq tetap divonis 4 tahun sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.  "Putusan dengan nomor perkara 210 atas nama Rizieq Shihab dijatuhi pidana selama empat tahun di PN Jaktim, dan inilah yang dikuatkan oleh PT DKI Jakarta," ujar Humas PT DKI, Pamapo Pakpahan kepada wartawan, Senin 30 Agustus 2021. Bukan hanya Habib Rizieq, PT DKI Jakarta pun juga menguatkan putusan PN Jaktim atas terdakwa Hanif Alatas. Hanif diketahui menantu dari Habib Rizieq. Namun, dalam perkara ini, Hanif divonis satu tahun penjara. "Semuanya dikuatkan," kata Pamapo. Sebelumnya, eks petinggi FPI,  Habib Rizieq Shihab  menolak putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur terkait vonis 4 tahun dalam perkara hasil swab tes di RS UMM...

Jokowi Panen Pujian Ketum Koalisi, PKS Pilih Kritisi Utang-Penanganan COVID

Gambar
   Jakarta  -  Presiden Joko Widodo  (Jokowi) dipuja-puji para ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan utang pemerintah semakin membengkak di tengah puja-puji para ketum parpol itu. "Wajar pujian itu, kan satu koalisi. Karena sisi yang dilihat yang positif. Tapi sisi utang luar negeri yang membengkak, indeks demokrasi yang turun hingga jumlah kematian akibat COVID-19 yang lebih dari 130 ribuan orang adalah fakta lain yang mesti dikritisi," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (28/8/2021). Sebagai informasi, berdasarkan data Bank Indonesia, pada triwulan II atau sejak April hingga Juli 2021 Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD 415,1 miliar atau setara Rp 5.964 triliun. Jumlah utang tersebut menurun 0,1% dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni USD 415,3 miliar. Kembali ke Mardani. Dia mengatakan  Jokowi harusnya bisa berbuat lebih karena memiliki dukungan politik yang kuat di DPR. Dia menilai kebijaka...

Revitalisasi Gereja Immanuel, Anies Baswedan: Sudah Ditetapkan Cagar Budaya

Gambar
   TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut menyampaikan perkembangan terbaru revitasliasi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau  Gereja Immanuel  Jakarta. Informasi itu disampaikan melalui akun Instagram resminya, @aniesbaswedan. Saat ini sudah memasuki tahap pengerjaan bagian atap sirap dan dinding interior," kata Anies, Sabtu, 27 Agustus 2021. Anies Baswedan  mengatakan Gereja Immanuel Jakarta ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Gereja tersebut juga sudah ditetapkan sebagai  cagar budaya . "Melalui Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 475 Tahun 1993," kata Anies. Gereja Immanuel Jakarta dikenal sebagai rumah ibadah yang masih mempertahankan khotbah berbahasa Belanda. Dalam ibadah Misa Natal misalnya, pendeta akan menggunakan tiga bahasa Belanda bersama bahasa Indonesia dan Inggris saat berceramah. Mungkin di Indonesia hanya Immanuel yang menggunakan bahasa Belanda," ujar Pendeta Mici...

Presiden PKS Tolak Amandemen UUD 1945 Jika untuk Ubah Masa Jabatan Presiden

Gambar
   Liputan6.com, Jakarta   Wacana amandemen UUD 1945 kembali muncul. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai amandemen UUD 1945 ibarat membuka kotak pandora atau membuka kesempatan untuk mengamandemen aturan selain Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).  Dia mengatakan, tidak ada urgensi melakukan amandemen UUD 1945 pada saat ini. Ketika dibuka suatu klausul untuk diamandemen, maka terbuka kotak pandora untuk melakukan amandemen hal-hal yang lain, tentu ini harus menjadi kesepakatan bersama terlebih dahulu, saya berharap jikak tidak terlalu  urgent , tidak perlu melakukan amandemen," kata Syaikhu dalam keterangannya, Minggu (29/8/2021). Syaikhu menyatakan harus ada kesepakatan jika ingin melakukan amandemen 1945. Namun, dia mengingatkan, wacana amandemen ini hanya akan membahas PPHN dan tidak membuka jalan untuk melakukan amandemen aturan lain. Apalagi terkait rencana penambahan masa jabatan presiden. "Terkait dengan wacana perubahan ...

Di Kongres Alumni KAMMI, Anies Baswedan: Aktivis Mahasiswa Penuh Tepuk Tangan

Gambar
   TEMPO.CO, Jakarta - Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan  memberikan orasi politik dalam Kongres Nasional II Keluarga Alumni KAMMI. Berbalut batik, Anies berpidato selama sekitar 20 menit dari atas mimbar. Isi pidato Anies ditujukan kepada aktivis mahasiswa, mereka yang baru selesai dari dunia kampus atau alumni muda  KAMMI . Dia menggambarkan beberapa hal yang akan dihadapi di masa depan oleh orang-orang itu. "Menjadi aktivis mahasiswa itu penuh dengan tepuk tangan, pujian, tanda kehormatan, sebagai pejuang muda. Tapi masa selesai mahasiswa, itu rute sunyi, senyap, dan minim tepuk tangan," kata Anies dalam pidatonya yang disiarkan secara langsung, Sabtu, 28 Agustus 2021. Menurut Anies, waktu selama 15 tahun setelah mahasiwa akan menjadi masa krusial dan menentukan bagi masa depan aktivis. Masa-masa ini akan penuh tantangan. Rute untuk berkiprah setelah menjadi  aktivis mahasiswa , kata Anies, kini juga beragam. Dia mengimbau agar para alumni tidak hanya fokus ...

Ekonomi Islam Dipandang Sebagai Alternatif Pulihkan Ekonomi Negara di Masa Pandemi

Gambar
  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi  PKS  Anis Byarwati menegaskan dalam menghadapi kondisi  ekonomi  yang sulit saat ini, nilai-nilai kebersamaan sangat penting terutama di masa  pandemi .  Dia menyebut bahwa salah satu konsep yang cocok untuk diterapkan dalam masa  pandemi adalah konsep  ekonomi   Islam .  “Nilai-nilai  ekonomi   Islam  memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan ketenangan jiwa pada masa  pandemi c. Dengan keyakinan kepada kekuasaan dan hakikat kepemilikan Allah serta kompatibel untuk menentukan prioritas  ekonomi ," ujar Anis, dalam webinar Obrolan Awal Semester (OBRAS) Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, Jumat (27/8/2021).  Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, tercatat pada Agustus 2020, jumlah penduduk Indonesia yang terkena dampak covid-19 mencapai 29,12 juta orang. Dengan porsi 14,28% dari penduduk usia kerja (PUK). Ketua Bidang Ekonomi dan Keu...

Buka Sekolah Saat Pandemi Demi Generasi Melek Materi Lagi Baca artikel CNN Indonesia "Buka Sekolah Saat Pandemi Demi Generasi Melek Materi Lagi"

Gambar
   Jakarta, CNN Indonesia -- Seiring penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemprov DKI Jakarta bakal kembali menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Mulai dilaksanakan pada 30 Agustus mendatang. Kebijakan itu tak lepas dari penurunan kasus positif virus corona (Covid-19), angka pasien yang meninggal serta kasus aktif atau pasien yang masih menjalani perawatan. Sejauh ini, di lingkup Jabodetabek, baru DKI Jakarta yang dipastikan menggelar PTM. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta itu. Tentu demi pendidikan yang lebih optimal bagi peserta didik. Dia mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) via internet kerap mengalami kendala. Mulai dari tertinggalnya materi pembelajaran siswa, penugasan yang terlalu menumpuk, hingga orang tua tidak bisa optimal mendampingi anak selama PJJ. "Akibatnya kualitas pendidikan kita sangat merosot dan memburuk. Pembelajaran ...

76 Tahun NKRI Merdeka, PKS Soroti Kedaulatan Bangsa dan Otoritarianisme

Gambar
   JAKARTA  - Ketua Majelis Syuro PKS,  Salim Segaf Al-Jufri  memberikan orasi kebangsaan saat peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI di acara mimbar demokrasi dan kebangsaan seri ke-6 Fraksi PKS DPR RI, Jumat (27/8/2021). Dalam orasinya Salim Segaf Al-Jufri menekankan beberapa hal yang masih harus diperbaiki pemerintah dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. "Tidak boleh merasa paling benar sendiri. Tidak boleh merasa paling Pancasila dan NKRI sendiri. Sikap demikian hanya memecah belah, membuat disharmoni, dan disintegrasi. Bangsa ini akan menjadi besar dan maju jika kita saling bekerja sama, berkolaborasi tanpa memandang SARA atau strata ekonomi," ujar Salim Segaf Al-Jufri. Ia menyebutkan para pahlawan kemerdekaan 1945 dapat berhasil meraih kemerdekaan dari penjajah karena seluruh elemen bangsa mau duduk dan berjuang bersama mengenyampingkan berbagai perbedaan yang ada. "Bagaimana para pahlawan memberikan contoh bahwa kemerdekaan dapat tercapai...

Gubernur Anies Harapkan Kehadiran Masjid At-Tabayyun Ciptakan Ketenangan dan Keteduhan Antarumat Beragama

Gambar
    Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri sekaligus mengikuti prosesi peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Tabayyun yang berlokasi di Komplek Taman Villa Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, pada Jumat (27/8). Gubernur Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan semua ketentuan yang menyangkut pendirian rumah ibadah dipenuhi dengan benar, termasuk untuk pembangunan Masjid At-Tabayyun tersebut. "Dan itu kebetulan ketika prosesnya memang panjang. Ketika tadi diceritakan bahwa ini sampai hampir tiga tahun dari proses penyusunan perizinan, sampai keluar izin prinsip, sampai keluar IMB-nya. Jadi ini sudah keluar izin prinsip dan sudah keluar IMB-nya," ujar Gubernur Anies, dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Anies juga menjelaskan hal dasar keluarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut merupakan keputusan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta pun tidak mungkin memberikan izin u...