Suara Parlemen

   TEMPO.CO ,  Jakarta  - Pemerintah DKI Jakarta mengoperasikan Tempat Pemakaman Umum atau  TPU Srengseng Sawah  2, Jakarta Selatan mulai 30 Januari 2021. TPU ini merupakan lokasi baru pemakaman jenazah Covid-19. Srengseng Sawah 2 sudah mulai digunakan," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Ivan Murcahyo saat dihubungi, Minggu, 31 Januari 2021. Ivan mencatat lima petak makam TPU Srengseng Sawah 2 telah terpakai jika mengacu pada data per 30 Januari. Total makam yang siap dipakai 1.020 petak. Pemerintah DKI bakal menggarap sekitar 3 ribu petak makam di lahan seluas satu hektare di TPU Srengseng Sawah 2. Sebelumnya, TPU Srengseng Sawah khusus pemakaman  jenazah Covid-19  sudah penuh. Untuk itu, pemerintah DKI membuka empat TPU baru. Dua TPU merupakan hasil perluasan di  TPU Tegal Alur , Jakarta Barat dan TPU Srengseng Sawah. Saat ini, TPU Tegal Alur di Jalan Benda Raya juga sudah ...

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - G ubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menyulap gedung Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan dan Kejuruan (UPT P2KPTK2) menjadi lokasi isolasi bagi pasien Covid-19 . Tinjauan ke gedung milik Dinas Pendidikan yang berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur ini pun telah dilakukan pada Jumat (29/1/2021) kemarin. Meski demikian, dalam unggahan di akun media sosial instagram miliknya (@aniesbaswedan), orang nomor satu di DKI belum mengambil keputusan terkait alih fungsi gedung tersebut. Mampir mengecek gedung UPT P2KPTK2 milik Disdik yang ada di sebelah RSKD Duren Sawit, untuk mengkaji potensi diubah jadi tempat isolasi terkendali," tulis Anies dikutip TribunJakarta.com, Minggu (31/1/2021). Dalam unggahannya itu, Anies mengungkapkan, saat ini DKI Jakarta tengah dilanda krisis ketersediaan fasilitas kesehatan bagi pasien Covid-19 . Pasalnya, penyebaran Covid-19 terus meroket di ibu kota sejak awal Desember 2020 l...

   Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta Muhayar RM memberikan bantuan kegiatan masyarakat di kecamatan Cakung, Matraman, dan Pulogadung, kegiatan ini merupakan respon cepat aspirasi masyarakat terhadapnya. Hal ini merupakan rangkaian kegiatan silaturahim dan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan oleh warga, lembaga, yayasan, majelis ta’lim, perkumpulan seni dan kelompok masyarakat lainnya saat kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode ketiga tahun 2020 di wilayah yang menjadi daerah pemilihannya. Muhayar mengatakan, aspirasi yang disampaikan sudah tersampaikan kepada dinas terkait dan pihaknya akan mengawal hingga aspirasi tersebut terealisasi. Namun ia berpendapat banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan cepat dan tak bisa menunggu tindak lanjut dinas terkait, disanalah bantuan ini bermanfaat. “Ada lebih dari 30 aspirasi dan bantuan untuk kegiatan masyarakat yang kita salurkan, diluar dari follow up yang dilakukan Pemprov DKI Jaka...

   JAKARTA, KOMPAS.com   - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Sabdo Kurnianto mengatakan, pihaknya akan memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir. Pada awalnya, BPBD DKI Jakarta menerima informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG). Setelah informasi tersebut diterima, BPBD DKI Jakarta akan mengolah data tersebut dan menyampaikannya kepada masyarakat melalui SMS  blast . Tak hanya itu, BPBD DKI Jakarta juga memanfaatkan beragam  platform  media sosial mengenai kondisi dan potensi banjir di Ibu Kota. "Setelah kami menerima informasi dari BMKG maka akan diolah, kemudian disampaikan melaui media sosial, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, maupun SMS  blast ," tutur Sabdo melalui kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta seperti dikutip  Kompas.com pada Jumat (29/1/2021). Langkah ini merupakan bagian dari sistem peringatan dini atau  ea...

   PKS  menyebut tindakan  Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini  mendatangkan juru masak demi melatih  pemulung  membuka usaha kuliner terlalu berlebihan. Risma seharusnya lebih fokus mengurus jutaan orang yang terdaftar keluarga penerima manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH). "Bu Menteri kalau mau mengajari keterampilan baiknya tidak perlu  repot-repot cari pemulung, cukup saja para calon graduasi dari KPM PKH yang jumlahnya kalau ambil 20% 10 juta KPM PKH," kata Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf, saat dihubungi, Jumat (29/1/2021). Bukhori menilai tindakan  Risma  mendatangkan juru masak bagi para pemulung berlebihan. Seharusnya, kata anggota Komisi VIII DPR RI, yang mendapatkan pelatihan terlebih dulu adalah KPM PKH. Harusnya yang diberi pelatihan keterampilan terlebih dahulu adalah KPM PKH yang sedang diproyeksikan graduasi yang jumlahnya kalau se-Indonesia 2 jutaan," ucapnya. Seperti diketahui, Kementerian Sosial menggelar ...

  Jl RE Martadinata  di  Ancol  sering direndam  banjir rob . Penutupan lubang pagar jembatan di atas sungai jadi solusi, ditambah pembangunan kolam olakan dan saluran untuk mengusir genangan di jalanan ke kali. Pembangunan segera selesai. Pengerjaan penutupan lubang pagar ( railing ) jembatan dilakukan olek petugas  Dinas Sumber Daya Air  (SDA) DKI Jakarta. Pembangunan 'bangunan solutif' terkendala oleh tingginya air Kali Ancol. "Untuk kendala kemarin adalah tinggi muka air Kali Ancol yang tinggi. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah hampir selesai," kata Kepala Satuan Pelaksana SDA Pademangan Slamet Riyanto kepada  detikcom , Jumat (29/1/2021). Pengerjaan jembatan tinggal merampungkan kolam olakan (tempat penampungan air). Tidak hanya kolam olakan, nantinya akan dibuat juga saluran air (saluran gendong) di pinggir Jalan RE Martadinata. "Tinggal  finishing  kolam olakan dan pembuatan saluran gendong di sepanjang Jalan RE Martadinata arah...

   Pemerintah melarang aparatur sipil negara ( ASN ) berafiliasi atau mendukung ormas terlarang, termasuk  Hizbut Tahrir Indonesia  ( HTI ) hingga  Front Pembela Indonesia  ( FPI ).  PKS  menilai aturan terkait ASN itu berlebihan karena mengulangi sejarah masa lalu. "Berlebihan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (29/1/2021). Anggota Komisi II DPR RI itu menilai pemerintah sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih tenang, misalnya melalui pendekat secara dialog atau edukasi. Pendekatan dialog dan edukasi bersamaan dengan pendekatan intelijen jauh lebih tenang dan tidak membuat bising," ujarnya. Mardani menilai pemerintah tidak perlu memakai pendekatan kekuasaan seperti pada masa pemerintahan masa lalu. Ia menilai pemerintah tak perlu kembali menerapkan pendekatan terhadap  HTI dan  FPI  seperti yang diterapkan ke  PKI . "Tidak perlu pakai pendekatan seperti pada PKI. Justru kita berbuat kesalahan yang...

   TEMPO.CO ,  Jakarta  - Plt Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta Sabdo Kurnianto mengingatkan 34 kelurahan di sekitar bantaran Kali Ciliwung menjadi lokasi yang rawan  banjir  di Ibu Kota. Ia meminta warga Jakarta yang tinggal di bantaran kali tersebut mengantisipasi potensi banjir saat menghadapi puncak musim hujan pada Februari mendatang. Zona rawan ada di 35 kelurahan, tapi tidak semua area. Jadi hanya yang di aliran  Ciliwung ," kata Sabdo di Balai Kota DKI, Kamis, 28 Januari 2021. Sabdo mengatakan, pemerintah telah melakukan simulasi untuk menghadapi potensi  bencana d an penyediaan tempat pengungsi. Bahkan tempat pengungsian bakal disediakan dua sampai tiga kali lipat untuk memastikan mereka bisa menerapkan protokol kesehatan. Para pengungsi banjir pun nantinya bakal dilakukan rapid test antigen untuk memastikan mereka aman saat berada di pengungsian. Selain itu, Pemerintah DKI memastikan bahwa logistik telah disiapkan untuk mengh...

    JAKARTA  - Ketua Fraksi  PKS  di DPR, Jazuli Juwaini mengucapkan selamat atas pelantikan  Jenderal Listyo Sigit Prabowo  sebagai sebagai  Kapolri  pada Rabu (27/1/2020) pagi tadi. Dia pun sangat mengapresiasi janji dan komitmen Listyo Sigit yang ingin mewujudkan hukum yang berkeadilan saat fit and proper test di DPR pekan sebelumnya.  “Atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPR RI kami ucapkan selamat bertugas kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang hari ini dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kapolri,” ujar Jazuli lepada wartawan, Rabu (27/1/2021). Jazuli juga menyampaikan pesan dari Fraksi PKS agar Kapolri memenuhi komitmen dan janjinya untuk benar-benar mewujudkan hukum yang berkeadilan. Hukum yang berkeadilan ini patut digarisbawahi dengan tinta tebal karena Listyo Sigit berulang kali mengucapkan hal itu dalam visinya sebagai Kapolri.  “(Hukum berkeadilan) Menjadi misi utama penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, ...

   JAKARTA, KOMPAS.com   - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani meminta Pemprov DKI Jakarta melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid-19. "Para tokoh dan pemimpin lokal seperti tokoh agama, Ketua RT, RW, LMK, Lurah dan Dewan Kota maupun anggota DPRD sepertinya juga ikut melakukan sosialisasi (pencegahan penyebaran Covid-19," kata Ahmad Yani dalam keterangan tertulis, Selasa (26/1/2021). Ahmad menjelaskan, dengan pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama tersebut, diharapkan agar masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Selain pelibatan tokoh masyarakat, lanjut Ahmad, Pemprov DKI juga diminta agar tegas menindak perkantoran dan pusat perbelanjaan atau rumah makan yang melanggar ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pasalnya, lanjut Ahmad, penularan banyak terjadi dan berawal dari luar rumah bisa jadi tempat kerja atau pusat perbelanjaan dan menuju ke rumah. "Sehingga da...

   Jakarta – Ketua DPC  Gerindra  Jakarta Timur Ali Lubis meminta   Anies Baswedan  mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sekretaris Fraksi  PKS  DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, dalam berpolitik, harus ada etika. “Di dalam berpolitik itu kan harus ada etika. Nah, kemudian pada saat gubernur yang kita usung kemarin, kita menangkan, ya harus kita dukung sampai selesai tugasnya. Bahkan bagaimana kita bisa membantu Pak  Anies  untuk terus menyukseskan program-program kegiatannya,” ujar Yani saat dihubungi, Senin (25/1/2021). Yani meminta kepada Ali Lubis memberikan kesempatan kepada Anies menyelesaikan masa jabatannya hingga 2022. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies sudah baik dalam membangun Jakarta. “Jadi kita memberikan kesempatan Pak Anies untuk menyelesaikan tugasnya sampai berakhir tahun 2022, karena kami melihat juga apa yang dilakukan oleh Pak Anies sudah cukup baik untuk membangun Jakarta,” katanya. Meski demikian...

   JAKARTA, KOMPAS.com   - Pemerintah Provinsi     DKI Jakarta   memiliki empat fasilitas kesehatan gratis bagi warga selain     Jaminan Kesehatan   Nasional (   JKN ) yang merupakan program pemerintah pusat. Empat layanan di luar JKN itu diberikan bagi warga Jakarta yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan domisili di DKI Jakarta. "Jaminan di luar JKN ini diberikan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui  jaminan kesehatan ," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti dalam keterangannya, Senin (25/1/2021). Hingga saat ini, program Jaminan Kesehatan itu telah mencapai  universal health coverage  (UHC) sebesar 97,7 persen. "Artinya mayoritas penduduk DKI Jakarta telah memiliki kepesertaan program JKN," kata dia. Beberapa pihak yang terlibat dalam program itu di antaranya Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dinas S...

   Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ketat sampai 8 Februari 202 yang awalnya berlaku 11 sampai 25 Januari. Perpanjangan PSBB ini dilalukan mengingat penambahan kasus harian di Jakarta masih tinggi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir penambahan kasus harian mencapai lebih dari 3000 kasus per hari. Kasus meninggal dunia juga cenderung mengalami peningkatan memasuki bulan Januari ini. Sekretaris Fraksi PKS Ahmad Yani meminta semua pihak mendukung kebijakan perpanjangan PSBB Ketat ini agar penyebaran kasus covid-19 ini lebih terkendali. Masyarakat tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan termasuk selalu memakai masker jika keluar rumah, meskipun dekat, tidak berkumpul atau melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, menghindari keramaian dan selalu menjaga jarak serta rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan dalam pelaksanaannya perlu pengetatan berbasis lokal. “...

    TEMPO.CO ,  Jakarta  - Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali meringkus komplotan pemalsu surat rapid test dan  tes swab  PCR bebas Covid-19. tersangka RSH, RHM, Y, MN, dan SP menjual jasa surat abal-abal itu melalui media sosial dan dari mulut ke mulut.  Ada beberapa tersangka yang kerjanya pegawai di laboratorium dan di klinik," kata Kepala Bidang Humas  Polda Metro Jaya  Komisaris Besar Yusri Yunus di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 25 Januari 2021.  Para tersangka memasarkan surat swab dan rapid test palsu itu sejak November 2020 dengan harga Rp 90 ribu untuk surat tes swab dan rapid test antigen, serta Rp 900 ribu untuk PCR. Kepada penyidik, mereka mengaku menjual 11 surat palsu. “Tapi total jumlah keuntungan dan total pengguna jasa ini masih dalam penyelidikan," ujar Yusri.  Untuk memesan  surat bebas  Covid-19  palsu itu, pembeli tinggal mengirimkan KTP kepada para tersangka. Data diri ...

    Jakarta (24/01) -- Ketua BPJE DPP PKS yang juga Anggota DPR RI Rofik Hananto mengatakan transformasi desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan industri baru. Desa di Indonesia memenuhi syarat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan terus berkembang dan sebagai destinasi yang semakin digandrungi. "Desa itu istimewa. Desa adalah kekayaan yang sangat besar namun belum terolah. Di desa ada air bersih, udara bersih dan makanan sehat," kata Rofik. Hal tersebut diungkapkan Rofik dalam Webinar Seri 2 dengan tajuk "Menciptakan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Dan Ekosistem Baru Ekonomi Bangsa" Yang Diadakan Oleh Bidang Pemberdayaan Jaringan Ekonomi (BPJE) DPP PKS, Sabtu (23/01). Tahun 2015 dana desa dimulai sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan UMKM mulai berkembang tahun 2000 paska krisis ekonomi. Dana desa diberikan ke desa dengan beberapa parameter, yakni jumlah penduduk, luas wilayah dan kemiskinan. "Jumlah kemiskinan menjadi dasar pem...