Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2020

Jelang Musim Hujan, Pemkot Jaktim Perbaiki Turap Rusak di Cibubur

Gambar
   JAKARTA, KOMPAS.com   - Pemkot Jakarta Timur mulai memperbaiki     turap     Kali Cipinang   di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Kamis (1/10/2020).   Perbaikan turap  dilakukan guna mengantisipasi banjir saat musim hujan akhir tahun. "Kita memperkokoh dinding batas turap Kali Cipinang. Jadi agar tidak terkikis dan kembali longsor saat musim hujan," ujar Kasatpel Sudin SDA Kecamatan Ciracas Sarkam saat dikonfirmasi. Sebelumnya, turap sepanjang 63 meter dan tinggi 270 sentimeter itu sempat rusak pada 1 Maret 2020 lalu.  Alhasil, air pun masuk ke permukiman warga dan merendam wilayah RW 03 Jalan Palem Asri, Cibubur. "Jika hujan takutnya makin parah dan bisa membahayakan. Makanya dilakukan perbaikan. Secepatnya   perbaikan turap  selesai supaya Oktober ini bisa berfungsi," tutup dia.

PKS: PKI Bertentangan dengan Pancasila, Menyusahkan Rakyat-Negara

Gambar
  Sukmawati Soekarnoputri   mengatakan berdasarkan pengetahuannya dari para senior di Partai Nasional Indonesia (PNI),   PKI   memiliki ideologi   Pancasila .   PKS   tak sependapat dan menilai PKI bertentangan dengan Pancasila. "PKI bertentangan dengan Pancasila. Bukan hanya asas Ketuhanan Yang Maha Esa tapi juga cara pergerakannya yang bertentangan dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Rabu (30/9/2020) malam Mardani lantas menyinggung sejarah PKI. Menurutnya, PKI banyak menyusahkan rakyat dan negara. "Dalam sejarahnya PKI jelas melakukan banyak kebijakan yang menyusahkan rakyat dan negara," ujarnya. Mardani lantas menyinggung sejarah PKI. Menurutnya, PKI banyak menyusahkan rakyat dan negara. "Dalam sejarahnya PKI jelas melakukan banyak kebijakan yang menyusahkan rakyat dan negara," ujarnya. Selain itu, Mardani menilai ada upaya pembelokan sejarah PKI. Dia pun meminta semua pihak waspada...

Wisma JIC Akan Jadi Tempat Isolasi, Ini Fasilitas untuk Pasien Covid-19

Gambar
  JAKARTA, KOMPAS.com -   Wisma Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara rencananya akan dialihfungsikan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19. Kepala Sub Divisi Pengkajian Jakarta Islamic Center Paimun Karim mengatakan gedung yang biasanya berfungsi sebagai tempat penginapan jemaah ketika ada acara di JIC ini nantinya bisa menampung maksimal 120 orang. "Jadi ada 56 kamar yang disiapkan, wisma itu ada 133 yang bisa dipakai, tapi karena ada kerusakan baru segitu yang bisa dipakai," kata Paimun saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/9/2020). Dalam satu kamar nantinya akan ada dua sampai tiga tempat tidur untuk pasien. Pihak JIC juga telah melakukan sejumlah perbaikan seperti pendingin ruangan, tempat tidur dan fasilitas penginapan lainnya. "Tapi yang belum itu penutup karpet, karena kan kita pakai karpet nah itu enggak boleh, karena virus senang banget di situ," ucap Paimun. Petugas di JIC nantinya juga akan memisahkan fasilitas lift antara pasien dengan petugas kese...

Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Gambar
  JAKARTA, KOMPAS.com   - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Solikhah meminta Pemprov DKI memuat standardisasi kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat dalam Perda Penanggulangan Covid-19. Menurut Solikhah, standardisasi tersebut diperlukan untuk menghindari konflik antara penegak hukum dan masyarakat. "Standardisasi ini diperlukan untuk menghindari konflik yang sangat berpotensi terjadi antara penegak hukum dengan masyarakat maupun pihak lain yang menjadi objek dari pengaturan dalam PSBB yang diterapkan," kata Solikhah saat rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Penanganan Covid-19, Rabu (30/9/2020). Contoh standardisasi kegiatan yang harus dimuat dalam Perda adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun perguruan tinggi selama PSBB. Menurut Solikhah, saat ini belum ada payung hukum yang mengatur kegiatan belajar mengajar secara daring maupun penegakan hukum bag...

Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Gambar
  JAKARTA, KOMPAS.com -   Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan prosedur yang berbeda terhadap pengungsian banjir di saat pandemi Covid-19. Ia menjelaskan, saat kondisi normal, tenda pengungsi banjir hanya didirikan satu buah dan bisa digunakan beramai-ramai. Namun karena pandemi Covid-19, tenda tersebut akan didirikan dalam jumlah banyak agar masyarakat yang terdampak banjir tidak berkerumun dalam satu tenda. Kita siapkan prosedur untuk, satu evakuasi, dua adalah tempat pengungsian, mengikuti protokol kesehatan. Jadi di tempat-tempat yang biasanya hanya dipasang satu tenda, maka kali ini nanti tendanya harus lebih banyak lagi," kata Anies dalam rekaman yang diterima, Rabu (30/9/2020). Anies berujar, tenda pengungsian harus didirikan dalam jumlah banyak agar warga yang terimbas banjir tetap bisa menjalankan protokol kesehatan dan tidak terpapar Covid-19. Supaya jumlah mereka yang berada di dalam satu tenda itu mengikuti kete...

Rabu, DPRD DKI Gelar Paripurna Pandangan Fraksi Penanggulangan Covid-19

Gambar
  Jakarta – DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna yang beragendakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19 pada Rabu (30/9/2020). Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi saat dihubungi  Kantor Berita Politik RMOLJakarta , Senin (28/9/2020). “Rabu lusa insyaAllah paripurna. Setelahnya dilanjut jawaban Gubernur lalu dibahas Bapemperda,” kata Dedi yang juga Anggota Fraksi PKS DPRD DKI. Dedi mengatakan, Bapemperda belum menentukan stakeholders mana saja yang akan diundang untuk membrikan masukan. “Kalau memang ada muatan terkait, bisa aja diundang,” tandasnya. Pemerintah DKI Jakarta sebelumnya telah menyerahkan draft rancangan Peraturan Daerah tentang penanggulangan Covid-19 kepada DPRD DKI. Draft diserahkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria setelah dibacakan dalam rapat paripurna untuk dibahas dan disusun menjadi perda ole...

Graha Wisata Ragunan Siapkan 76 Kamar, ampu Tampung 152 Pasien Isolasi Mandiri Covid-19

Gambar
  JAKARTA, KOMPAS.com   - Sebanyak 76 kamar disiapkan oleh pengelola     Graha Wisata Ragunan untuk menampung pasien isolasi mandiri Covid-19. Dari total kamar tersebut, Graha Wisata Ragunan bisa menampung sebanyak 152 orang. “Kalau pasiennya bersaudara dan masuk berbarengan, satu kamar bisa dua orang. Di kamar isi enam, bisa masuk enam. Itu syaratnya kalau bersaudara dan masuk berbarengan ya,” ujar Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Ranty Ariany. Kemudian, jika tak bersaudara dan tak masuk berbarengan, kapasitas akan diisi sebanyak 50 persen dari total kapasitas. Hal itu merupakan antisipasi agar kamar tak penuh. Itu agar  physical distancing -nya berjalan. Ini permintaan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan koordinasi dengan instasi terkait,” ujar Ranty. Ranty mengatakan, kamar-kamar di Graha Wisata Ragunan memiliki dua tipe kamar yaitu kapasitas 2 tempat tidur dan 6 tempat...

Mardani PKS: KAMI Punya Hak Hidup dan Menyampaikan Pendapat

Gambar
  JAKARTA   - Pembubaran kegiatan yang dihadiri Presidium   Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo   di Surabaya,   Jawa Timur , kemarin menyita perhatian banyak pihak. Apalagi, ratusan orang dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) juga mengadang KAMI menggelar kegiatan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  Partai Keadilan Sejahtera (PKS)   Mardani Ali Sera  pun angkat bicara menyikapi peristiwa yang dialami KAMI itu. "Pertama, bukan budaya baik saling adang mengadang. Negara kita demokratis," ujar Mardani Ali Sera kepada  SINDOnews , Selasa (29/9/2020). Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII ini mengatakan, semua diberi wadah dan peluang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. "Selama ikut protokol Covid-19, KAMI punya hak hidup dan menyampaikan pendapat. Seperti juga organisasi yang lain," pungkas anggota Komisi II  DPR RI  ini. Diberitahukan seblumnya, kehadiran  Gatot Numantyo hadir d...

Pemprov DKI: 113 Perusahaan Ditutup Selama PSBB Ketat di Jakarta

Gambar
  JAKARTA, KOMPAS.com -   Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta menutup sementara 113 perusahaan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, penutupan perusahaan dilakukan setelah pihaknya melakukan sidak pengawasan protokol kesehatan Covid-19 ke 647 perusahaan Ibu Kota. Seluruh perusahaan itu kemudian ditutup sementara selama 3x24 jam sesuai Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020. 69 perusahaan ditutup karena ada karyawan yang terpapar Covid-19, sedangkan 44 perusahaan ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan," kata Andri dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9/2020). Berikut rincian jumlah perusahaan selama PSBB yang diperketat: 9 perusahaan ditutup pada 14 September. 2 perusahaan ditutup pada 15 September. 5 perusahaan ditutup pada 16 September. 7 perusahaan ditutup pada 17 September. 15 perusahaan ditutup pada 18 September. 11 perusa...

Pemerintah Bakal Larang Masker Kain, PKS Nilai Memberatkan Rakyat

Gambar
  JAKARTA   - Rencana pemerintah melarang   masker kain   tanpa label SNI beredar di pasaran dinilai sangat terlambat. Anggota   Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengkritiknya. "Niat yang baik untuk standarisasi kualitas masker ini baik, tapi sayangnya sangat terlambat," ujar Kurniasih Mufidayati kepada  SINDOnews , Senin (28/9/2020). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan di saat banyak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat sudah mengeluarkan modal untuk produksi dan berjualan masker sebagai upaya menghidupkan ekonomi rakyat, kebijakan itu dikeluarkan.  Kasihan masyarakat yang sudah terlanjur memproduksi dan memiliki stok masker untuk jualan. Bagaimana nasib stok masker mereka yang belum terjual? Pastinya terancam menimbulkan kerugian. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam hal ini," katanya. Mufida menambahkan, begitu diwajibkan memakai masker dan saran pemerintah gunakan masker kain kepada masyarakat, masyarak...

Pemprov DKI Tambah 98 Tempat Tidur RS untuk Pasien Covid-19

Gambar
    JAKARTA, KOMPAS.com   - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Fify Mulyani mengatakan, akan menambah tempat tidur di ruang isolasi dan di ruang intensive care unit (ICU). Hal itu dikatakan Fify Mulyani dalam tayangan yang disiarkan kanal YouTube milik BNPB Indonesia, Senin (28/9/2020). "Ini rencana akan ditambah ruang isolasi 94  bed  lagi, ICU akan ditambah 2," kata dia. Selain itu, Pemprov DKI juga mempersiapkan rumah sakit rujukan lainnya dengan total tempat tidur sebanyak 581. Penambahan kapasitas rujukan baru sedang berproses, 553 isolasi dan 28 ICU," ucapnya. Adapun untuk saat ini, tempat tidur yang tersedia di seluruh RS untuk ruang isolasi berjumlah 4.824, sedangkan ICU tersedia 725 tempat tidur. Sementara itu, pemerintah telah membuka hotel di DKI Jakarta untuk dioperasikan sebagai tempat isolasi mandiri pasien   Covid-19 . Dua hotel itu adalah Ibis Style di Mangga Dua, Jakarta Utara; dan U Stay Hotel di Mangga Be...

Perda Covid Diharapkan Tidak Berfokus Pada Denda

Gambar
  Jakarta – Mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta mendukung pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Namun aturan yang akan menjadi payung hukum penanganan wabah itu diharapkan tidak berfokus pada pemberian sanksi denda. “Dalam kondisi susah seperti sekarang, denda belum tentu efektif memberikan rasa jera,” kata Wakil Ketua DPRD Jakarta Abdurrahman Suhaimi, kemarin Minggu (27/9/2020). Pernyataan itu disampaikan Suhaimi untuk menanggapi salah satu poin dalam draf rancangan peraturan daerah yang menyebutkan denda sebesar Rp 250 ribu bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker di luar rumah. Menurut dia, kondisi saat ini yang sedang susah karena wabah juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid-19 disampaikan kepada DPRD pada Rabu pekan lalu. Draf itu diserahkan oleh Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria setelah dibacakan dalam rapat paripurna...

Landaikan Kasus Covid-19, PSBB DKI Jakarta Diharap Tak Segera Dilonggarkan

Gambar
  JAKARTA, KOMPAS.com   - Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI)     Pandu Riono   mengatakan, pengetatan pembatasan sosial berskala besar (   PSBB ) di DKI Jakarta terbukti dapat menekan laju penularan     Covid-19   di Ibu Kota. Berdasarkan data Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, saat ini kondisi penularan Covid-19 di DKI Jakarta mulai stagnan.  "Pengetatan PSBB yang sempat ditentang terbukti dapat menekan laju penularan. Kelihatan kondisi di Jakarta mulai stagnan, sedangkan nasional meningkat," ujar Pandu ketika dihubungi  Kompas.com , Senin (28/9/2020). "Ada pelandaian penambahan kasus harian sejak pengetatan PSBB dan nilai reproduksi (Rt) Covid-19 pada awal September," kata Pandu Riono. Adapun nilai Rt DKI Jakarta sebelumnya adalah 1,14. Saat ini Rt berkurang hingga menjadi 1,10.  Idealnya, menurut Pandu, penularan harus terus ditekan hingga Rt di bawah 1,00.  Sehingga, menurut Pandu, pengetatan PSBB perlu...

PKS DKI Bela Anies soal PSBB Ketat: Langkah Tepat di Waktu Kritis

Gambar
  Pemprov DKI Jakarta  mengklaim terjadinya penurunan kasus aktif  virus Corona  (COVID-19) di Ibu Kota usai pemberlakuan kembali  PSBB ketat . Fraksi  PKS  DPRD DKI memuji langkah penerapan PSBB ketat. "Kami apresiasi kebijakan Pemda DKI yang mengambil langkah tepat di waktu yang kritis karena angka korban sudah sangat tinggi. Kita sudah pelajari dari negara-negara yang sudah dilanda pandemi lebih dahulu bahwa langkah yang paling efektif untuk mengurangi dampak pandemi ini adalah membatasi pergerakan warga," kata anggota F-PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, kepada wartawan, Minggu (27/9/2020). Aziz meyakini PSBB ketat DKI bisa mengurangi penyebaran virus Corona di Jakarta. Ia juga mengimbau warga DKI mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penularan virus tersebut. Saya yakin dengan langkah yang sudah dilakukan Pemda DKI ini akan mengurangi penyebaran COVID-19. Kami mengimbau agar warga DKI mematuhi seluruh anjuran dan aturan yang sudah di...

Distribusi Tepat Sasaran, Kelurahan di Jakarta Timur Sudah Terima Bansos Tahap VII dari Pemprov DKI

Gambar
  TRIBUNJAKARTA.COM, PULOGADUNG  - Distribusi  bantuan sosial  (bansos) tahap VII dari  Pemprov DKI Jakarta  bagi warga Kelurahan  Rawamangun , Kecamatan  Pulogadung  molor dari target. Meski  Dinas Sosial DKI Jakarta  menjadwalkan distribusi  bansos  di  Jakarta Timur  berlangsung dari tanggal 18 dan selesai 23 September 2020. Jadwal ini mengacu unggahan akun Instagram resmi  Dinas Sosial DKI Jakarta  yakni @dinso_DKI yang menampilkan jadwal distribusi masing-masing kota. Lurah  Rawamangun  Asianti mengatakan hingga Minggu (27/9/2020) warganya yang secara ekonomi terdampak pandemi Covid-19 belum menerima  bansos . "Informasi dari (Perumda) Pasar Jaya kemungkinan Senin (28/9) didistribusikan," kata Asianti saat dikonfirmasi di  Pulogadung ,  Jakarta Timur , Minggu (27/9/2020). Dia tak mengetahui pasti alasan keterlambatan ka...

Fraksi PKS Minta UU 13/2013 Dicabut Dari RUU Cipta Kerja.

Gambar
  JAKARTA - Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memasuki Bab IV Tentang Ketenagakerjaan pada Jumat (25/9) menuai perdebatan di Badan Legislasi. Alasan pemerintah memasukkan Undang-undang No 13 Tahun 20 Tentang Ketenagakerjaan ke dalam RUU Cipta Kerja ini juga dipertanyakan anggota Baleg DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah. Pemerintah bicara panjang lebar soal perlunya ada perubahan atau perbaikan dari Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tetapi pemerintah justru tidak menjelaskan alasan kenapa UU No 13/2003 ini perlu dimasukkan ke dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.” Logikanya, lanjut Ledia, semua Undang-Undang yang dimasukkan ke dalam pembahasan Omnibus Law merupakan undang-undang yang dianggap perlu disederhanakan, atau diubah atau dibuang pasal-pasalnya karena dianggap menghambat semangat membuka peluang invetasi masuk ke Indonesia dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan banyak berbicara ...

PSBB Tahap Kedua, Kemacetan di Jakarta Turun 20 Persen

Gambar
  JAKARTA, KOMPAS.com   – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta tahap kedua kembali diperpanjang selama dua minggu ke depan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk melaksanakan lagi PSBB ketat hingga 11 Oktober 2020.Sebelumnya   PSBB tahap kedua  telah berlangsung selama dua pekan, dari 14 sampai 27 Oktober 2020. Pada dua minggu penerapan PSBB tahap kedua, Polda Metro Jaya mencatat   arus lalu lintas  di wilayah Ibu Kota mengalami penurunan signifikan. “Selama PSBB ketat itu turun hingga 20 persen, dibandingkan sebelum PSBB ketat,” ucap Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, dalam laman NTMC Polri (26/9/2020). Sambodo mengatakan, penurunan terjadi semenjak PSBB tahap kedua diberlakukan pada 14 September lalu, sampai saat ini. Menurutnya, penurunan   volume kendaraan  bisa terlihat dari lengangnya jalan-jalan di Jakarta pada hari kerja. Ia juga menambahkan, penurunan arus kendaraan disebabkan ...

Presiden PKS: Ada Kesenjangan Konsepsi Pertanian dengan Kenyataan

Gambar
  Jakarta -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan pembicaraan tentang nasib petani terkategori sebagai salah satu persoalan yang never ending story, terus menerus diangkat namun tak kunjung menemukan cahaya diujungnya. "Sesungguhnya kalau kita perhatikan, afirmasi kita kepada nasib pertanian dan petani Indonesia ini sebetulnya ada, tetapi saya melihat memang ada disparitas terhadap yang dirumuskan secara konsepsi dengan kenyataan lapangan," tutur Sohibul dalam acara FGD Ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh BPPN DPP PKS, Kamis (24/09/2020). Sohibul memaparkan telah banyak perundang-undangan terkait masalah pertanian dan ketahanan pangan yang dibuat terlebih setelah reformasi. "Ini sebetulnya sudah menjadi modal yang besar bagi perbaikan kondisi pertanian ini," ungkap lelaki asal Tasikmalaya ini. Sohibul menambahkan memang terdapat kesenjangan pada implementasi dimana hal tersebut terkait dengan pilihan kebijakan yang diambil ...